BREAKINGNEWS.CO.ID-Rencana capres-cawapres Prabowo-Sandiaga untuk menghentikan program pembangunan infrastruktur yang marak dijalankan pemerintahan Joko Widodo dalam lima tahun terakhir dinilai sejumlah ekonom merupakan rencana yang buruk.

Bahkan niat yang dilontarkan Prabowo saat debat Pilpres terakhir dan juga tertuang dalam Program Aksi Penguatan Fondasi Perekonomian milik paslon 02 itu punya konsekuensi negatif bagi usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jika ditunda, apalagi dihentikan sama sekali, maka efek negatif yang ditimbulkan akan lebih besar. Penundaan akan membuat biaya ekonomi jauh lebih meningkat. Tidak ada ekonomi negara akan baik, jika tidak ditunjang infrastruktur yang bagus. Jika mau meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu secara ekonomi, maka infrastruktur kuncinya," ujar ekonom Bursa Efek Indonesia, Poltak Hotradeo, saat dihubungi Selasa (16/4) di Jakarta.

Hal senada juga diungkapkan ekonom INDEF, Aviliani. Saat dihubungi secara terpisah, wanita yangb menjabat sebagai Sekretaris Komite Ekonomi Nasional ini menyatakan sektor infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah dalam 10 tahun mendatang dan harus berkembang lebih cepat karena dukungan tehnologi terkini.

Mengapa infrastruktur tidak boleh ditunda? Alasan utama, infrastruktur  memangkas biaya logistik tinggi di Indonesia yang bisa menyebabkan perbedaan harga yang substansial antar provinsi di nusantara. Menurut Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dari total pengeluaran perusahaan di Indonesia, sekitar 17 persen diserap oleh biaya logistik. Padahal dalam ekonomi negara-negara tetangga, angka ini di bawah 10 persen.

"Hal-hal itu jelas membuat para investor berpikir dua kali sebelum memutuskan berinvestasi di Indonesia. Sementara itu, masalah logistik yang tidak efisien, seperti bidang transportasi, pergudangan, konsolidasi kargo, clearance perbatasan, distribusi dan sistem pembayaran, juga menghambat peluang pengusaha memperluas bisnis mereka. Jadi pikir seratus kalilah jika mau hentikan pembangunan infrastruktur," tegas Poltak.