BREAKINGNEWS.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Eko Subowo, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara. Tjahjo, yang mewakili Presiden Joko Widodo tersebut melantik Eko Subowo di Aula Raja inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (22/6/2018).

Pelantikan Pj Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera utara, Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung periode 2013-2018 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Sumatera Utara yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018 lalu.

Dasar penunjukan Pejabat Gubernur yaitu pasal 201 ayat (10) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi “untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan".

Menteri Dalam Negeri memberi penekanan terhadap Penjabat Gubernur yang dilantik beberapa hal seperti berikut. Pertama, Pj Gubernur Sumatera Utara mesti menjalankan pemerintahan dengan membangun komunikasi yang intensif dengan DPRD, Pimpinan OPD, serta seluruh Forkompimda dalam rangka mengefektifkan pemerintahan daerah.

Kedua, Pj Gubernur Sumatera Utara mesti membangun koordinasi yang baik dalam melakukan bantuan serta fasilitasi Pelaksanaan dengan unsur Forkopimda, KPU serta Bawaslu dalam rangka menyukseskan Pilkada Sumatera Utara.  Ketiga, Pj Gubernur Sumatera Utara mempunyai dua tugas, yaitu mengefektifkan pemerintahan daerah serta menyukseskan Pilkada Sumatera Utara.

Untuk menyukseskan Pilkada, termasuk juga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara, Batu Bara, Padang Lawas, Langkat, Deli Serdang, Tapanuli Utara dan Dairi, dan Wali kota/wakil Wali kota Padang Sidempuan, Pj Gub Sumatera Utara mesti selekasnya membangun komunikasi serta koordinasi dengan unsur Forkopimda, KPU dan Bawaslu. Dalam melakukan tugas pemerintahan daerah, Pj Gubernur Sumatera Utara mesti berdasar pada Nawa Cita atau Sembilan Agenda Strategis Pemerintah. Terakhir, Pj Gubernur Sumatera Utara mesti mengawal netralitas ASN dan TNI/Polri.