BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyampaikan duka cita dan rasa keprihatinan yang mendalam, terutama bagi korban yang meninggal atas musibah gempa yang terjadi di Lombok.

Bambang juga meminta bagi keluarga korban dan seluruh masyarakat terdampak gempa untuk bersabar menerima musibah gempa yang beruntun tersebut.

Bambang mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat gabungan Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi V, Komisi VII, Komisi VIII dan Komisi IX DPR bersama dengan kementerian dan badan terkait untuk membahas mengenai gempa yang terjadi di Lombok.

"Agar pemerintah segera menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Selanjutnya Bambang mendorong Komisi V dan Komisi VIII DPR meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) didampingi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengevakuasi kediaman masyarakat yang rawan longsor.

"Memetakan lokasi relokasi bagi masyarakat yang terdampak gempa dan longsor, memberikan bantuan kesehatan, pangan, pakaian, dan kebutuhan lainnya, serta memperhitungkan kerugian yang ditimbulkan akibat gempa," jelasnya.

Selain itu Bambang mendorong Komisi VIII DPR meminta Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat) melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk memobilisasi pemberian bantuan kemanusiaan.

"Agar kebutuhan masyarakat Lombok yang terdampak gempa dapat disalurkan tepat sasaran dan disesuaikan dengan kondisi yang ada," katanya.

Bambang juga mendorong Komisi V DPR memanggil Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk meminta penjelasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BMKG dengan cara apakah BMKG telah memberikan informasi secara akurat.

"Apakah dengan aktivitas baru gempa di Lombok dapat mempengaruhi aktivitas Gunung Rinjani, agar apabila terjadi bencana alam maka informasi yang diberikan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun luka," katanya.

Bambang pun mendorong Komisi V DPR meminta BMKG untuk melakukan pengkajian serta pengecekan terhadap kondisi alat-alat pemantau cuaca dan bencana alam, apakah berfungsi sebagaimana mestinya, untuk menyampaikan peringatan dini (early warning system) kepada masyarakat.

"Mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian untuk tetap siaga dalam menjaga ketertiban dan keamanan terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan situasi di Lombok," katanya.

Bambang juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Ditjen Cipta Karya dan Balitbang PUPR untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi para pengungsi, serta melakukan pembangunan kembali ratusan rumah masyarakat, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan akibat gempa.

"Mendorong Komisi II DPR dan Komisi V DPR meminta KemenPUPR, Pemda, dan BMKG untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan gempa di Indonesia dan melakukan inovasi terkait bangunan tahan gempa, untuk meminimalisir terjadinya bangunan roboh ketika sedang terjadi gempa," imbuhnya.

Bambang pun mendorong Komisi VIII dan Komisi IX DPR meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk siap siaga dalam menyediakan obat-obatan dan tenaga kesehatan guna mengantisipasi berbagai penyakit yang timbul dan dialami oleh para pengungsi gempa, juga menyediakan persediaan berbagai jenis darah (O, A, B, AB) untuk transfusi, serta bersama Kemensos membuat klinik trauma healing pasca bencana, guna membangun dan memulihkan kembali mental dan psikis korban terdampak gempa.

Bambang juga mendorong Komisi I DPR dan Komisi VII DPR meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memperbaiki jaringan komunikasi dan mendorong PT. PLN untuk memperbaiki jaringan listrik, agar masyarakat terdampak gempa dapat segera kembali mendapatkan fasilitas listrik.

"Mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mempercayai dengan mudah berita-berita hoax yang mungkin beredar pascagempa, dan hanya mempercayai berita atau informasi dari website resmi BMKG, ataupun pejabat Pemda yang berwenang," pungkasnya.