BREAKINGNEWS.CO.ID -Penyelidikan kasus dugaan penganiayaan yang menimpa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernama Muhammad Gilang Wicaksono sebagai korban, telah ditingkatkan pihak kepolisiab ke tahap penyidikan. 

"Ya, terduga pelaku dari Pemprov Papua," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jumat (8/2/2019).

Argo menyebut, pihak kepolisian selanjutnya akan memanggil terduga pelaku untuk dimintai keterangan pekan depan. Namun, dia belum merinci berapa terduga pelakunya dan kapan pemanggilan atau pemeriksaan akan dilakukan. Tapi, dia memastikan terduga pelaku berasal dsri Pemerintah Provinsi Papua yang saat kejadian menggelar rapat di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

"Tunggu saja ya. Pokoknya Minggu depan. Berapa jumlahnya, nanti tunggu saja," kata Argo.

Diketahui, Gilang adalah orang yang diduga dipukul saat sedang mengambil foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu, 2 Februari 2019 malam. 

Kala itu, sejumlah orang dari Pemprov Papua datang menghampiri Gilang karena tidak terima difoto. Mereka sempat menanyakan identitas Gilang. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap 'menghujani' bogem mentah.

Akibat insiden tersebut, wajah Gilang mengalami luka memar dan sobek. Korban lantas melapor ke Polda Metro Jaya, Minggu, 3 Februari 2019.

Dari kejadian itu, pihak Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK itu atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebab, di dalam HP pegawai KPK yang sempat diperiksa pihak pemprov, terdapat pesan jika salah satu pejabat ada yang akan melakukan tindak suap.

"Isi pesan WhatsApp terlapor sempat dibaca. Ada kata-kata yang berisi akan ada penyuapan yang dilakukan Pemprov Papua. Faktanya tidak ada penyuapan," kata Argo.

Atas dasar itu, pihak Pemprov Papua melalui Alexander Kapisa melaporkan kejadian ini, atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik, Senin, 4 Februari 2019. Dia melapor ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/716/II/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus.

Pasal yang dijerat yakni Tindak Pidana di bidang ITE dan pencemaran nama baik atau fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.