BREAKINGNEWS.CO.ID- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Propinsi Bali menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh LSM-FPMK Buleleng terhadap Caleg terpilih dari Partai NasDem, Dr. Somvir.

Berdasarkan surat yang diterima awak media, Bawaslu Bali menolak laporan tersebut lantaran adanya perbedaan pendapat hukum dari masing-masing institusi dalam sentra Gakumdu Propinsi Bali.

Namun pihak pelapor, Gede Suardana, S.Farm, Apt tidak terima keputusan Bawaslu tersebut. Pihaknya tidak sependapat dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Bali terkait Kasus dugaan pelanggaran hukum laporan Dana kampanye dari Caleg NasDem atas nama Dr Somvir.

"Untuk itu Saya sebagai pelapor mohon koreksi ke Bawaslu Pusat," ujar Suardana kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Berikut isi lengkap surat koreksi tersebut:

Singaraja, 11 Juli 2018

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Republik Indonesia
di
Jakarta.

Perihal : Permohonan/ Permintaan Koreksi terhadap Rekomendasi Bawaslu
Provinsi Bali atas Laporan Dugaan
Pelanggaran Pidana Pemilu.

Dengan hormat,
Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan
Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum terhadap Rekomendasi Bawaslu Provinsi Bali tertanggal 10 J uli 2019 yang tidak
meneruskan atau tidak meningkatkan Laporan Nomor 007/ LP/ PL/ Prov/ 17.00/ VI/ 2019 ke tahap Penyidikan oleh karena adanya perbedaan pendapat hukum dari masing-masing institusi
dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Bali dalam Laporan Tindak Pidana Pemilu Pelanggaran Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Anggota DPRD Provinsi Bali yang
dilaporkan oleh :

Alamat Email : [email protected]
Nomor Telephone : 081 226 226 454
Alamat : Banjar Dinas Kaje Kangin, Ke/ Des : Kubutambahan, Kecamatan
Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
Jabatan : Ketua Dewan Pembina LSM-FPMK Buleleng
Pekerjaan : Apoteker
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama : GEDE SUARDANA, S.Farm, Apt.

Dengan pemberitahuan tentang status laporan : Laporan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan oleh karena adanya perbedaan pendapat hukum dari masing-masing institusi dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Bali terhadap Laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dengan register Nomor :
007/ LP/ PL/ Prov/ 17.00/ VI/ 2019 tanggal 25 J uni 2019 atas nama Terlapor Dr. Somvir.

Atas Rekomendasi tersebut, pada tanggal 11 J uli 2019 (masih dalam tengat waktu sebagaimana Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2018) kami menyatakan tidak
sependapat dengan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Bali yang menyatakan Status Laporan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan oleh karena adanya perbedaan pendapat hukum dari masing-masing institusi dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Bali terhadap Laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dengan register Nomor : 007/ LP/ PL/ Prov/ 17.00/ VI/ 2019 tanggal 25 Juni 2019 atas nama Terlapor Dr. Somvir, oleh karenanya kami menyampaikan permintaan koreksi atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Bali tertanggal 10 J uli 2019 terhadap Pelanggaran Pidana Pemilu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Dr. Somvir, Calon Anggota DPRD Provinsi Bali.

Adapun dasar dan alasan-alasan yang kami ajukan untuk meminta koreksi terhadap Rekomendasi Bawaslu Provinsi Bali tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menurut kami, Bawaslu Provinsi Bali bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Bali dalam menjatuhkan Rekomendasi tidak melihat secara keseluruhan fakta yang ada atau dengan
kata lain Bawaslu Provinsi Bali bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Bali tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada yaitu keterangan saksi, bukti surat, maupun bukti petunjuk, bahkan Bawaslu Provinsi Bali bersama Sentra
Gakkumdu tidak meminta klarifikasi dari Ahli untuk didengar keterangannya, sehingga sangat jelas terlihat bahwa Bawaslu Provinsi Bali bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Bali membiarkan terjadinya perbedaan pendapat hukum dari masing-masing institusi dalam Sentra Gakkumdu yang berujung merugikan kepentingan hukum Pelapor.

2. Bahwa dengan tidak ditingkatkannya laporan kami ke tahap Penyidikan akibat perbedaan pendapat hukum dari masing-
masing institusi dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Bali sebagaimana Pengumuman Tentang Status Laporan/ Temuan Bawaslu Provinsi Bali tertanggal 10 J uli 2019, maka tergambar dengan jelas bahwa masing-masing institusi dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Bali memiliki kepentingan berbeda dan mengabaikan Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu RI Nomor 31 Tahun
2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

3. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2019, Dr. Somvir yang merupakan calon anggota DPRD Provinsi Bali pada Daerah
Pemilihan BALI 5 (Kabupaten Buleleng) Nomor Urut 10 dari Partai NasDem telah melakukan pemesanan Alat Peraga
Kampanye (APK) Pemilu di SINGARAJ A LETTER;

4. Bahwa pada masa kampanye Pemilu, Alat Peraga Kampanye (APK) milik Dr. Somvir seperti Baliho dan Spanduk banyak terpasang di Kabupaten Buleleng, bahkan beberapa Baliho
Besar milik Dr. Somvir terpasang pada Bilboard berbayar ;

5. Bahwa selain Alat Peraga Kampanye (APK) yang berbentuk Baliho, Baliho Besar dan Spanduk sebagaimana diatas, Alat Peraga Kampanye (APK) Dr. Somvir juga berbentuk Specimen Surat Suara Pemilu, Kartu Nama, serta Stiker yang tersebar kemasyarakat baik kepada masyarakat yang sudah memiliki hak memilih (pemilih) maupun kepada anak-anak yang tidak memiliki hak memilih. Bahkan Dr. Somvir juga memberikan
imbalan sejumlah uang kepada pemilih maupun kepada anak-anak yang belum memiliki hak memilih;

6. Bahwa akan tetapi pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Dr. Somvir tidak dilampiri dengan laporan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran
Dana Kampanye, dan tidak menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa, serta tidak disertai bukti pengeluaran sebagaimana diatur pada Pasal 31, Pasal 34, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 53 Peraturan KPU RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang diubah
terakhir dengan Peraturan KPU RI Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU RI Nomor 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Oleh karenanya Dr. Somvir diduga telah melanggar Peraturan KPU RI Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan pelanggaran pidana pemilu
sebagaimana diatur Pasal 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

7. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Bali tentang Status Laporan/ Temuan tertanggal 10 J uli 2019 yang menyatakan Laporan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan oleh
karena adanya perbedaan pendapat hukum dari masing-masing institusi dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Bali
terhadap Laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dengan register Nomor : 007/ LP/ PL/ Prov/ 17.00/ VI/ 2019 tanggal 25 Juni 2019 atas nama Terlapor Dr. Somvir tersebut tidak sesuai fakta dan bukti yang sah.

8. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang sah, Dr. Somvir tidak melampiri Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dengan laporan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye serta tidak menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa, bahkan
tidak terdapat bukti pengeluaran Dana Kampanye.

Maka perlu ditegaskan lagi bahwa,

a. Pada masa kampanye pemilu, Dr. Somvir telah melakukan pemesanan pembuatan Alat Peraga Kampanye di SINGARAJ A LETTER.

b. Pada masa kampanye pemilu, Alat Peraga Kampanye (APK) baik berupa Baliho maupun Spanduk Dr. Somvir banyak terpasang di Kabupaten Buleleng, bahkan beberapa Baliho Besar Dr. Somvir terpasang menggunakan Bilboard berbayar.

c. Pada masa kampanye pemilu, Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Specimen Surat Suara Pemilu, Kartu
Nama maupun Stiker Dr. Somvir, oleh Dr. Somvir sendiri disebar kemasyarakat baik melalui masyarakat yang sudah mempunyai hak memilih maupun melalui anak-anak yang tidak memiliki hak memilih.

d. Pada masa kampanye pemilu, Dr. Somvir memberikan imbalan uang baik kepada pemilih maupun kepada anak-anak yang tidak memiliki hak memilih.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia agar
berkenan mengoreksi dan membatalkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Bali Tentang tentang Status Laporan/ Temuan tertanggal 10 J uli 2019 yang menyatakan Laporan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan oleh
karena adanya perbedaan pendapat hukum dari masing-masing institusi dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Bali
terhadap Laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dengan register Nomor : 007/ LP/ PL/ Prov/ 17.00/ VI/ 2019 tanggal 25 Juni 2019 atas nama Terlapor Dr. Somvir, dan melanjutkan Status Laporan ke Tahap Penyidikan.

Demikian permohonan koreksi ini kami sampaikan dengan harapan agar Bawaslu Republik Indonesia dapat segera menindaklanjutinya, dan apabila diperlukan kami sangat bersedia untuk memberikan keterangan tambahan. Atas perhatian serta perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Pemohon Koreksi
Gede Suardana, S.Farm, Apt.