BREAKINGNEWS.CO.ID- DPRD Manggarai Barat (Mabar) keluarkan surat keputusan nomor: 170/DPRD/125/VIII/2018 Tentang Penolakan Pembangunan Hotel, Villa, Restaurant dan atau Rest Area di dalam Taman Nasional Komodo (TNK) khususnya Pulau Rinca dan Pulau Padar Kab, Manggarai Barat, Propinsi NTT.

Surat keputusan tersebut dibacakan dan ditanda tangani langsung oleh ketua DPRD Manggarai Barat, Blasius Jeramun. Sebelum menandatangi surat keputusan tersebut, Blasius menyampaikan ketegasan sikap menolak dari ke-30 anggota DPRD Mabar.

"Ya, kami DPRD 30 orang secara tegas menolak pembangunan rest area di Pulau Rinca dan Pulau Padar. Secara lembaga kami menolak",tegas Blasius.

Blasius juga mengatakan kehadiran pembangunan sarana wisata bisa membuat komodo terganggu bahkan bisa punah.

"Kami tidak sedang membicarakan bagamana orang di Pulau Komodo hidup berdampingan dengan Komodo tetapi kami sedang membicarakan keberadaan Komodo itu sendiri yang bisa punah kalau jenis pembangunan seperti restaurant dan hotel dibangun di sana. Komodo itu tidak boleh jinak. Dia harus tetap sangar, buas seperti sekarang ini. Semakin banyak aktivitas di dalam ekosistem, jelas komodo ini dengan sendirinya akan punah," katanya.

Soal regulasi terkait izin juga disampaikan. "Kami lembaga DPRS mempertanyakan juga soal regulasi kehadiran pembangunan di Rinca dan Padar. Aneh sekali, prinsip izin lingkungan yang sudah dikeluarkan, itu berakhir 2 desember 2017. Pembangunannya berlangsung atau mulai setelah berakhirnya ijin. Saya tegaskan, Kami di lembaga terhormat ini tidak mau menjadi pecundang baik itu terhadap Peraturan Daerah maupun aturan perundang-undang yang ada," katanya.

Surat keputusan ini akan disampaikan langsung kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI dan rencananya akan dihantar langsung anggota DPRD Mabar.