BREAKINGNEWS.CO.ID - Badan legislatif yakni DPRD DKI Jakarta secara tegas menolak wacana penghapusan pajak kendaraan motor. Hal itu dianggap tidak tepat mengingat para pengguna motor menjadi salah satu penyumbang jumlah transportasi yang cukup banyak. Terlebih pajak kendaraan motor biasa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan.

“Nggak bener itu, mereka pakai jalan, sumber pembiayaan pembangunan di antaranya orang-orang yang punya kendaraan, kan harus rasional dong, jadi kurang tepat,” tegas Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Menurut Santoso, pendapatan dari pajak kendaraan motor jumlahnya cukup besar yakni mencapai Rp10 triliun. Namun jika hal itu dihapuskan sudah pasti disayangkan, mengingat perbaikan jalan maupun pembangunan menggunakan anggaran tersebut.“Bisa sampai 10 triliun kendaraan bermotor, BBNKB, pajak kendaraan sampai balik nama 10 t, kalau misalnya dihilangin mau dari mana DKI pembangunan. Nggak bisa dong, masak dihapus, nggak tepat,” tuturnya.

Apabila warga Jakarta merasa pengenaan pajak kendaraan motor terlalu besar maka pengurangan jumlah pajak bisa dilakukan namun harus didukung pula dengan kondisi perekonomian lemah. Namun pada nyatanya, kondisi ekonomi Jakarta tidak selesu yang dibayangkan. “Kalau misalnya pengurangan, kalau ekonomi kurang bagus mungkin,” ujar Santoso.

Sebelumnya wacana penghapusan pajak kendaraan motor muncul setelah Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf membuat pernyataan akan berjuang terhadap rancangan undang undang (RUU) penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilu 2019.

Berdasarkan data realisasi, penerimaan pajak DKI terhadap kendaraan motor mencapai Rp7.2 triliun, penerimaan pahak bebas bea balik nama kendaraan (BBNKB) sebesar Rp4.6 triliun dan penerimaan pahak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebanyak Rp1 triliun.