BREAKINGNEWS.CO.ID-Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji ulang terhadap tarif mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) Jakarta sebelum dioperasionalkan. Pasalnya tarif yang diajukan saat ini sangat minim dan membebani subsidi Pemerintah bahkan nilainya sangat jauh.

Sebagai kajian, DPRD DKI minta Pemprov DKI membandingkan tarif MRT Jakarta dengan beberapa asia yang sudah lebih dulu menerapkan MRT. Pasalnya tarif yang ditentukan Pemprov DKI untuk LRT sebesar Rp6.000 sedangkan MRT pada kisaran Rp8.500 sampai Rp10.000.

“Ini terlalu besar subsidinya, terlalu jomplang makanya kita mau dengerin dulu kan mereka pembanding di negara beberapa asia, cuman kita liat kalau dinegara lain tidak sampai U$1,” kata Santoso di kantor DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (6/3/2019).

Melihat besaran itu, Santoso optimis jika dikaji dan dibandingkan dengan negara lainnya maka tarif MRT dan LRT bisa lebih besar dan subsidi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI tidak sebanyak ini. Di mana subsisi MRT mencapai Rp21.000 dan subsidi LRT Rp31.000.

Tidak hanya dibandingkan dengan negara asia lainnya tapi DPRD DKI juga meminta pihak MRT dan LRT memangkas beberapa biaya sehingga subsidi tidak terlalu bengkak. Hal itu dilakukan demi menekan angka subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI.

“Makanya kita coba nanti diskusikan pada MRT dan LRT pembiayaan mana lagi yang bisa dipangkas sehingga subsidi itu bisa turun gitu,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan APBD tahun 2019 untuk subsidi MRT sebanyak Rp672 miliar dan Rp327 miliar untuk LRT Jakarta.