BREAKINGNEWS.CO.ID-DPRD DKI Jakarta sampai saat ini belum memutuskan apakah akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti perombakan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pansus itu dianggap penting agar mengetahui perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada Februari lalu sudah melalui prosedur dan ketentuan berlaku. Artinya tidak ada penyalahgunaan ataupun ketimpangan dari hasil perombakan tersebut.

“Karena kita baru rapat komisinya besok, menentukan apakan pansus atau tidak. Jadi kan besok kita ada rapat komisi,” ujar Wakil Ketua Komisi A William Yani saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Yani menerangkan, pembentukan pansus harus disepakati oleh beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta oleh sebab itu Komisi A akan menggelar rapat gabungan lebih dulu agar mendapat persetujuan.

“Karena kan komisi hanya bisa usulan. Nanti kan pansus itu hasil dari rapat gabungan fraksi-fraksi kan. Komisi A mengusulkan saja, kemudian diputuskannya oleh gabungan fraksi-fraksi, baru diparipurnakan,” terangnya.

Sementara itu terkait dalam pembahasan juga akan menyinggung rencana Komisi A menyurati Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Di mana dalam perombakan ditemukan beberapa keganjilan dan perlu ditindaklanjuti.

“Itu besok sekalian, karena ada beberapa teman yang tidak hadir mau ikut membahas itu, yang kemarin tidak hadir itu. Jadi kan begini, itu suratnya kita belum tahu nih apakah sudah ada dari BKD atau belum yang kita minta karena kita baru bahasnya besok. Jadi ke Komisi ASN itu setelah kita menerima surat dari BKD,” tutup Yani.

Sebelumnya Anies melakukan rotasi dan demosi terhadap pejabat Pemprov DKI Jakarta, dari 1.125 pejabat yang terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama, 274 eselon II dan 836 eselon IV.

Komisi A DPRD DKI menduga asa pelanggaran dalam proses perombakan 1.125 jabatan pada 25 Februari lalu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mereka menilai terdapat beberapa aturan yang tidak dilakukan sesuai aturan diantaranya surat undangan pelantikan ASN tidak mencantumkan jabatan apa yang akan mereka jabat.