BREAKINGNEWS.CO.ID - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengirimkan delegasi untuk mengikuti Konferensi Global Para Anggota Parlemen Muda IPU yang dihelat di Baku, Azerbaijan pada 14-15 Desember 2018. Adapun anggota delegasi DPR yaitu Irine Yusiana Roba Putri (Fraksi Partai PDI Perjuangan/ Komisi X), Putu Supadma Rudana (Fraksi Partai Demokrat/ Komisi X) dan Kartika Yudhisti (Fraksi PPP/ Komisi I).

Tahun ini konferensi mengambil tema "Promoting Sustainability, Protecting the Interests of Future Generations". Ketua Delegasi sekaligus Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyatakan partisipasi DPR RI di acara The Fifth IPU Global Conference of Young Parliamentarians sangat penting dan strategis, guna berbagi pengetahuan dan pengalaman Indonesia dalam menjawab tantangan generasi masa depan.

"DPR RI berpartisipasi aktif dalam konferensi tersebut guna mencari solusi terutama pada bagaimana kebijakan yang diambil hari ini berdampak pada generasi masa depan, dan bagaimana kita dapat secara konkret mengintegrasikan generasi masa depan ke dalam pengambilan keputusan publik," kata Dave dalam keterangan tertulis, Jumat (21/12/2018).

Para anggota parlemen muda dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk merefleksikan secara kolektif solusi berkelanjutan yang akan berdampak signifikan pada hari esok. Tiga sub-topik yang dieksplorasi, antara lain 'the role of youth in environmental protection', 'sustainable consumption and production', dan 'prioritizing youth empowerment'.

Dalam sesi pertama 'Protecting our planet for the future: The role of youth in environmental Protection', Putu menyampaikan intervensi mengenai usaha perlindungan terhadap alam yang dilakukan masyarakat Bali. Ia merasa terhormat dapat berbagi kearifan lokal di Bali terkait dengan upaya perlindungan terhadap alam secara berkelanjutan.

Putu menyampaikan bahwa masyarakat Bali mempunyai filosofi Tri Hita Karana yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia. Filosofi diajarkan secara turun-temurun sepanjang generasi sehingga menjadi kebudayaan yang terinternalisasi menjadi suatu sikap hidup. Tujuan filosofi ini adalah untuk keselarasan hidup manusia di tengah alam semesta.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan salah satu manifestasi Tri Hita Karana adalah Subak. Subak adalah sistem pengairan irigasi yang dikerjakan secara kekerabatan oleh masyarakat Bali dengan tujuan keberlangsungan alam semesta. Filosofi ini juga bertujuan untuk menjaga dan merawat generasi masa depan untuk terus membangun harmoni Tuhan-alam-manusia.

Sementara itu Irine memimpin sesi kedua yang berjudul 'Changing the paradigm: Sustainable Consumption and Production for Future Generations'. Dalam pengantarnya Irine yang juga merupakan anggota Parliamentarian Board of the Forum of Young, menyampaikan bahwa manusia menggunakan hampir 50 persen lebih banyak sumber daya daripada yang bisa diisi ulang setiap tahun.

Menurut Irine diskusi panel ini akan berfokus pada upaya kerja parlemen untuk konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Irene juga menyerukan kepada forum bagaimana anggota parlemen muda menjadi pemimpin dalam mempromosikan ekonomi yang meminimalkan pemborosan dan lebih bertanggung jawab.

Selanjutnya Kartika menjelaskan di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 40/2009 tentang Pemuda yang menjamin hak-hak politik pemuda. Menurutnya, UU tersebut mendukung peran aktif pemuda dalam pembangunan nasional berdasarkan prinsip demokrasi.

Ia juga mengatakan bahwa untuk masa jabatan parlemen saat ini 2014-2019, ada 17,9 persen anggota parlemen di bawah usia 40 tahun. Dirinya pun berharap jumlah ini akan meningkat dalam masa parlemen berikutnya.

Terkait dengan pemberdayaan anak muda, delegasi Indonesia menyerukan dalam forum tersebut untuk menyiapkan generasi masa depan. Ada 65 juta anak muda di Indonesia, mewakili 28 persen dari total penduduk.

Dari sudut pandang demografi, pemuda Indonesia adalah bagian dari kelompok usia produktif yang disebut sebagai "bonus demografis". Ini berarti pemuda adalah peluang bagi kemakmuran bangsa Indonesia saat ini dan masa depan.

Terkait hal tersebut DPR RI menyerukan kepada peserta forum dari mancanegara untuk menerapkan kuota keterwakilan bagi anak muda dalam pemilihan umum. Kebijakan ini merupakan intervensi agar menciptakan lebih banyak anggota parlemen muda. Kebijakan kuota juga semestinya dapat sejalan dengan kuota keterwakilan perempuan yang telah banyak diterapkan.

DPR RI juga menekankan pemberdayakan pemuda harus melalui tiga pilar, yaitu kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan, yang didasarkan pada minat, bakat, dan potensi mereka. Hal ini bukan hanya retorika, melainkan telah diterjemahkan ke dalam UU Nomor 40/2009 tentang Pemuda. Dengan begini UU mendesak pemerintah untuk menyediakan kebijakan dan program untuk mendorong partisipasi pemuda, keterlibatan, dan inklusi di semua tingkatan.