BREAKINGNEWS.CO.ID –  Kalangan anggota parlemen di Senayan menyambut positif wacana  Pengampunan Pajak  atau Tax Amnesty tahap II yang diutarakan  oleh sejumlah pengusaha kepada pemerintah presiden Joko Widodo. Pasalnya, usulan tersebut bisa menjadi salah satu terobosan lain bagi pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan negara.

"Kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi bisa menjadi modal kuat untuk menerapkan pengampunan pajak jilid kedua. Namun, konsep dan desainnya harus disusun secara matang guna menutupi kelemahan pada penerapan pengampunan pajak jilid pertama," kata anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun seperti rilis yang diterima di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Dalam pandangan Misbakhun, gagasan penerapan pengampunan pajak kedua ini merupakan upaya  ekstra yang bisa menjadi terobosan bagi pemerintah. "Kami di DPR, menilai gagasan ini harus memperoleh dukungan politik dan dijelaskan ke publik secara baik,” lanjut anggota DPR dari fraksi Golkar ini.

Seperti dikutip dari laman Antaranews.com, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menambahkan, pengampunan pajak kedua harus didasarkan atas pemikiran kuat dan alasan tepat, yakni perlunya pengampunan pajak kedua disampaikan kepada publik secara baik. "Itulah yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah yakni konsep dan desain pengampunan pajak kedua dapat dijelaskan dengan baik," katanya.

Dirinya mencontohkan, negara lain yang menerapkan beberapa kali pengampunan pajak, antara lain, Afrika Selatan, yakni melaksanakan dua kali pengampunan pajak sejak berakhirnya politik "apartheid" pada awal dekade 1990-an.

"Italia juga melaksanakan pengampunan pajak secara berkesinambungan. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga melaksanakan pengampunan pajak tidak hanya sekali, tetapi tetapi berkali-kali,” paparnya.

Karena itu, Misbakhun memberikan sejumlah catatan, jika pemerintahan Presiden Jokowi hendak mengulangi program pengampunan pajak, agar mengevaluasi penerapan pengampunan pajak pertama, yang meskipun berhasil, tapi masih memiliki dua kelemahan.

Misbakhun menjelaskan, kelemahan pertama, jangka waktu pengampunan pajak relatif singkat, sehingga wajib pajak menjadi tergesa-gesa.

Kelemahan kedua, pada pengampunan pajak pertama, waktu sosialisasinya singkat sehingga memunculkan keraguan di kalangan pembayar pajak, terutama aspek kepastian hukumnya. "Jika pemerintah serius hendak menggulirkan pengampunan pajak kedua, maka desain dan konsepnya harus bisa menutupi celah program pengampunan pajak pertama," katanya.

Menurut dia, bagaimanapun pengampunan pajak pertama telah memberi dampak besar bagi basis pajak di Indonesia. "Jika pemerintah ingin menggulirkan pengampunan pajak kedua, itu langkah berani yang harus benar-benar disiapkan secara matang," katanya.

Wacana Tax Amnesty Tahap II ini  pertama kali diutarakan sejumlah pengusaha secara langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berlangsung diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) atau Kadin Talks, Jumat (2/8).

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menilai tax amnesty yang sudah berlangsung pada tahun 2016-2017 dianggap belum optimal sehinggapihaknya membuka wacana adanya pengampuan pajak tahap II.