BREAKINGNEWS.CO.ID - Terkait dengan diundangkannya Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif (caleg), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana akan melakukan pertemuan membahas hal tersebut dengan pihak terkait. "Besok, Kamis (5/7/2018) kita akan melakukan pertemuan denga Kemenkumham, KPU, Bawaslu dan pihak terkait lainnya. Sekarang ini belum ada pertemuan, jadi kita belum tau perkembangan dinamikanya seperti apa," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo kepada wartawan di Gedung Nusantara III, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Menurutnya, terkait dengan sanksi administratif dalam pendaftaran ini jika tetap dilakukan dan akan ditolak oleh KPU, dirinya pun kembali menegaskan jika aturan tersebut sudah diundangkan, maka tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk melanggar Undang-Undang (UU) itu dan aturan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bamsoet begitu sapaan akrabnya mengatakan jika diundangkannya aturan itu ada ruang untuk para mantan narapidana korupsi dan lain sebagainya untuk dicalonkan. Dirinya pun menegaskan jika hal itulah yang akan dibahas bersama-sama dengan pihak terkait. "Kita lihat besok. Apakah aturan itu berlaku bagi seseorang yang sudah pernah menjalani hukuman dan sudah menebus kesalahannya lalu boleh mencalonkan atau bagaimana, atau dia harus mengumumkan statusnya pernah menjalani hukuman, kasusnya apa kepada publik," terangnya.

Namun, terkait dengan aturan tersebut yang telah diundangkan, sebagian partai politik (parpol) menilai jika hal ini tidak mengikat pakta integritasnya. Dirinya pun menilai jika hal tersebut memang mengikat. Dirinya pun berujar jika parpol lain memiliki aspirasi lain, dalam hal ini diundangkannya PKPU tersebut, ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada parpol tersebut. "Namanya UU itu ya mengikat. Kalau partai-partai memiliki aspirasi lain ya silahkan, tapi bagi saya sebagai Ketua DPR yang menegakkan pelaksanaan UU ya kita patuh terhadap UU itu. Harusnya begitu, kalau tidak setuju kita bisa melakukan uji materi," ucapnya.

Dirinya pun membantah jika hal tersebut merupakan bagian kompromi DPR dengan Kemenkumham. Melainkan ia menyebut jika hal tersebut merupakan bagian kompromi dari KPU dengan Pemerintah. Bamsoet pun mengaskan jika di DPR tidak boleh ada hak-hak warga negara yang di rampas begitu saja. Karena hak dipilih dan memilih sudah ada dalam UU. "Yang kedua, mereka sudah menjalani hukuman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yg berlaku," ujar politisi Partai Golkar itu.

Selain itu, dirinya juga membantah jika parpol keukeh membela HAM dari para mantan terpidana korupsi. Tak hanya itu, ia juga membantah jika parpol hanya mempertimbangkan suara elektoral saja, karena memang para terpidana korupsi itu memiliki elektoral yang cukup. "Tidak ada urusannya dengan itu, karena prinsip dasar kita adalah hak2 dasar. Tapi apakah anda bisa menjamin yg tidak pernah mengalami hal itu kemudian menjadi tindak pidana korupsi? Kalau ada jaminan itu saya yang pertama menyetujui. Malah saya bisa menjamin orang yang pernah melakukan kesalahan tidak akan mengulangi kesalahan," tegasnya.