BREAKINGNEWS.CO.ID- Baru-baru ini, isu mengenai 'propaganda Rusia' firehose of falsehood ramai menjadi perbincangan publik. Hal ini berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo, saat mengimbau kaum intelektual jebolan kampus-kampus di Jawa Timur agar tidak terpengaruh oleh propaganda tersebut. Menurut Joko Widodo, propaganda tersebut dapat menghasilkan berita-berita bohong atau hoax dalam Pemilihan Presiden 2019.
 
Pengamat Keamanan Timur Tengah, Alto Luger menilai Firehose of Falsehood adalah sebuah alat perang yang dikembangkan oleh Russia sebagai senjata dalam era peperang modern alias Hybrid Warfare. Hybrid warfare sendiri kata Alto bisa diartikan sebagai sebuah model perang dimana kekuatan dan karater militer itu sedemikian rupa disembunyikan dari lawan, sehingga menciptakan kebingungan bagi musuh untuk merespon secara tepat. 
 
"Agar hal ini bisa terjadi maka informasi dimanipulasi sehingga target menjadi bingung untuk melakukan perlawanan, termasuk bagi target untuk merespon ke arah yang salah," ujar Alto dalam diskusi di Gado-Gado Boplo Satrio, Karet, Jakarta Selatan, Sabtu (9/2/2019). 
 
Dalam perang konvensional kata Alto, manipulasi informasi biasanya dilakukan dengan cara infiltrasi agen ke target, kemudian informasi yang salah tersebut disebarkan di dalam untuk membuat target melakukan respon ke sasaran yang salah. Tapi infiltrasi itu butuh waktu yang lama dengan resiko yang tinggi. 
 
"Dalam era hybrid warfare, hal yang sama bisa dicapai tanpa harus melakukan infiltrasi, yaitu dengan memanipulasi informasi dan kemudian disebar dari luar. Disinilah taktik propaganda Russia yaitu Firehose of Falsehood itu menjadi alat utama dalam hybrid warfare tersebut," tegasnya. 
 
Menurut Alto, karakteristik dari Firehose of Falsehoodnya Russia itu ada pada masifnya jumlah saluran atau kanal yang dipergunakan, banyaknya jumlah konten atau pesan yang difabrikasi dan disebarkan lewat kanal-kanal tersebut, serta ketiadaan rasa bersalah dalam memberitakan informasi yang sudah difabrikasi. 
 
"Tujuannya adalah untuk menciptakan kebingungan bagi orang yang menerima informasi tersebut, sehingga dia menjadi tidak percaya kepada sumber-sumber informasi yang kredibel," katanya. 
 
Propaganda Firehose of Falsehood dalam Kampanye Politik
 
Dikatakan Alto, taktik propaganda Firehose of Falsehood cukup bisa diadaptasi dalam kontestasi politik seperti pemilihan Presiden, dan DNA dari propaganda ini bisa terlihat dalam kontestasi pilpres 2019 di Indonesia, dan taktik ini sangat jelas terlihat dipakai oleh tim kampanye 02.
 
Pertama adalah banyaknya kanal atau saluran yang dipergunakan. Di kubu 02, bukan hanya Prabowo saja yang menjadi saluran informasi. Ada Cawapres, ada tokoh-tokoh politik yang mewakili partai pendukung 02, dan ada kanal-kanal non-partai mulai dari pimpinan-pimpinan HTI, FPI, 212 dan beberapa tokoh agama yang bermuara di kubu 02. 
 
Kanal-kanal ini secara massif dikembangkan lewat corong-corong media online dan jejaring social, dan juga bulletin-buletin dan media cetak yang sengaja diproduksi untuk menjadi corong informasi 02.
 
Kedua adalah masifnya konten-konten setengah benar dan yang benar-benar bohong yang diproduksi atau direproduksi secara terus menerus dan berulang. Konten-konten itu antara lain: Jokowi PKI, Jokowi Anti Islam, Jokowi antek Asing, serbuan tenaga kerja asing di Indonesia, harga-harga yang jauh lebih mahal dari negara luar, ratna sarumpaet dipukul, 70 juta kertas suara yang sudah tercoblos, selang tranfusi darah dipake berulang kali dan banyak lagi konten yang diproduksi.
 
Ketiga adalah ketiadaan rasa malu alias shameless dari tim 02 dalam memfabrikasi konten, baik yang setengah benar ataupun yang betul-betul merupakan kebohongan. Konten Ratna Sarumpaet dipukul, 70 juta kertas suara yang sudah tercoblos, transfusi darah, adalah konten-konten yang nyata-nyata adalah kebohongan, akan tetapi sama sekali tidak ada maaf atau rasa bersalah dari tim 02 untuk berhenti memproduksi kebohongan. 
 
Kasus serbuan tenaga kerja asing adalah contoh disinformasi di mana fakta bahwa memang ada tenaga kerja asing di Indonesia difabrikasi seakan-akan bahwa mereka sudah menjadi ancaman bagi ketersediaan lapangan kerja bagi orang Indonesia.