BREAKINGNEWS.CO.ID-Upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2019 sudah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sebesar Rp3.9 juta atau 8.03 persen dari UMP tahun 2018. Kenaikan UMP DKI tercatat dalam Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2018 tengang Kenaikan UMP 2019 berdasarkan formula Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, kenaikan 8.03 persen selain berdasarkan PP tapi juga mengacu pada kemampuan dunia usaha yang mana pertumbuhan ekonomi nasional saat ini 5.15 persen dan insflasi nasional sebesar 2.88 persen dikalikan dengan UMP tahun berjalan 2018 sebesar Rp3.6 juta atau naik sebesar Rp292.938. “Kami sangat mengharapkan agar UMP 2019 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta ini dapat dijalankan dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku usaha di wilayah DKI Jakarta,” terangnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Ia berharap nantinya para pengusaha bisa menerima keputusan tersebut seperti penetapan UMP DKI tahun 2018 yang tidak ada mengajukan penangguhan, untuk UMP 2019 kami juga berharap tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan. “Kita menyadari dengan kondisi ekonomi saat ini dan pelemahan nilai rupiah membuat beban pengusaha semakin bertambah,tapi kita meyakini kondisi ini bersifat sementara,” terangnya.

Dengan berbagai kebijakan dan langkah taktis yang dibuat pemerintah diharapkan kondisi ekonomi kita semakin membaik dan nilai tukar rupiah kita semakin menguat seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian global.

Penetapan UMP DKI Jakarta sudah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019. Pergub itu ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, Gubernur menetapkan UMP dan diumumkan secara serentak setiap tanggal 1 November