BREAKINGNEWS.CO.ID - Hukuman dua tahun penjara yang diterima oleh Ratna Sarumpaet, masih jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Mantan bintang film tersebut, sebelumnya dituntut enam tahun penjara oleh JPU dalam kasus penyebaran berita bohong. Meski hanya sepertiga dari tuntutan, putusan majelis hakim yang dibacakan pada Kamis (11/7/2019) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetap mengecewakan bagi ibunda dari bintang film Atikah Hasiholan itu.

Ratna Sarumpaet mengaku kecewa dengan vonis yang dijatuhkan hakim karena beranggapan kebohonganya yang ia sampaikan tidak berpotensi menimbulkan keonaran. "Kalau ada alasan lain mungkin saya lebih bisa menerima. Tetapi karena di dalam logika dasar saya keonaran itu bukan seperti yang saya lakukan," kata Ratna usai jalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019). "Ya saya rasa memang seperti yang saya katakan di awal persidangan ini, bahwa ini politik. Jadi saya sabar aja," imbuhnya.

Kebohongan yang dibuat Ratna Sarumpaet sekitar Oktober 2018 sudah sempat menjadi viral. Bahkan sejumlah politisi papan atas juga tertipu dan ramai-ramai menghujat pihak tertentu karena pengakuan Ratna tersebut. Fakta ini membuat majelis hakim dalam putusannya menilai kebohongan yang disampaikan Ratna dapat menimbulkan benih-benih keonaran.

Ratna Sarumpaet sendiri masih membantah argumen yang disampaikan JPU yang akhirnya membuat majelis hakim memvonisnya dua tahun. Ia bersikukuh jika kebohongan yang dilakukannya tak berakibat munculnya suatu keonaran. "Bukan itu poinnya, poin saya adalah dikatakan pasal yang menurut saya enggak langgar. Tidak ada keonaran tapi dibilang ada keonaran," ucap dia.

Majelis Hakim memvonis Ratna Sarumpaet dua tahun atas kasus penyebaran berita bohong yang menjeratnya. Ratna terbukti bersalah, sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1947 karena kebohongan yang dia buat menimbulkan keonaran. Ratna awal dijerat dengan 2 pasal, pertama Pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana karena diduga dengan sengaja menimbulkan keonaran. Kedua pasal 28 ayat 2 UU ITE.

"Mengadili menyatakan. Terdkawat Ratna Sarumpaet telah terbukti secara sah bersalah menyebar pemebritahaan bohong. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun," kata Majelis Hakim Joni.

Pendapat Majelis Hakim

Dalam persidangan Majelis Hakim menyimpulkan kebohongan yang disampaikan Ratna Sarumpaet telah menimbulkan keonaran di masyarakat. Awalnya, Hakim mengatakan kebohongan Ratna baru memunculkan bibit-bibit keonaran. "Keonaran itu belum benar-benar terjadi namun bibit-bibit keonaran itu telah tampak atau muncul ke permukaan," ujar Hakim .
Bibit keonaran yang dimaksud Hakim adalah viralnya cerita bohong ini di media sosial. Setelah kebohongan itu viral, masyarakat menyikapinya dengan melakukan demo di Polda Metro Jaya. Dalam aksi tersebut, sekelompok masyarakat meminta keadilan terhadap Ratna Sarumpaet.

Hakim mengatakan polisi bertindak cepat dengan mengungkapkan hasil investigasi mengenai cerita bohong Ratna Sarumpaet. "Jika tidak cepat teratasi oleh Kepolisian maka keributan dan keonaran pasti terjadi," ujar Hakim. Namun, Hakim menilai bibit-bibit keonaran belum mereda setelah polisi mengungkap hasil investigasinya. Padahal Ratna juga telah menggelar konferensi pers dan mengakui kebohongannya itu.

Hakim berpendapat seharusnya Ratna sadar ceritanya akan menimbulkan reaksi keras dan cepat pada era digital ini. Masyarakat yang sedang terpolarisasi akibat Pilpres 2019 juga menjadi mudah tersulut. Atas pertimbangan itu, Hakim pun tidak sependapat bahwa tidak terjadi keonaran dalam penyebaran kebohongan ini.

"Sudah cukup apabila benih-benih keributan itu telah tampak terjadi dan muncul di masyarakat. Oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan pengacara bahwa keributan dan keonaran harus benar-benar telah terjadi dan hanya dapat dihentikan dengan kekuatan aparat keamanan," ujar Hakim.

"Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan unsur kesengajaan menimbulkan keonaran di rakyat telah terpenuhi," ucap Hakim.