BREAKINGNEWS.CO.ID - Advokat Kapitra Ampera disebut-sebut sudah tidak lagi menjadi pengacara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Sihab (HRS). Namun sejumlah media menyebutkan beragam soal status Kapitra ini. Ada yang menyebut jika Kapitra masih menjadi pengacara HRS dan ada juga yang menyebut jika Kapitra sebagai kuasa hukum HRS.

Menanggapi hal itu, dirinya memaklumi bentuk penulisan kapasitas dalam berita. "Penulisan kapasitas dalam berita adalah hak dari wartawan. Ada yang menulis saya mantan pengacara HRS, ada yang menulis sebagai kuasa hukum HRS," katanya kepada breakingnews.co.id saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Kamis (8/11/2018). Namun, dirinya menjelaskan jika kuasa hukum itu sendiri diberikan oleh seseorang. Namun tidak dapat diberikan kepada lembaga. Tetapi harus diberikan kepada orang atau kepada beberapa orang.

Surat kuasa, lanjut Kapitra, merupakan pengurusan objek (peristiwa) hukum yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemberi kuasa bukan pengalihan objek aset. "Itu pernyatan misleading. Seseorang dapat memberi kuasa kepada satu atau lebih penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Kordinator bukanlah orang yang memberi kuasa sehingga dia/ kordinator tidak dapat membatalkan dan mencabut kuasa yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa..!," terangnya.

Hal ini disampaikan Kapitra dipicu oleh adanya pernyataan dari anggota GNPF-Ulama, Damai Hari Lubis. Menurut Damai, Kapitra bukan lagi pengacara Habib Rizieq.

Seperti diberitakan sebelumnya, Damai Hari Lubis mempertanyakan status Kapitra Ampera apakah masih menjadi pengacara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Sihab (HRS). Kapitra, kata Damai, saat ini bukan menjadi pengacara HRS. Adapun hal itu dipicu, kata Damai, saat Kapitra berbicara terkait kasus Rizieq yang sempat diperiksa oleh Kepolisian Arab Saudi pada Selasa (6/11/2018) soal adanya pemasangan bendera hitam berisi kalimat tauhid yang diyakini digunakan oleh organisasi terlarang seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS atau biasa disebut ISIS).

Dikonfirmasi breakingnews.co.id kepada Kapitra terkait dengan Damai yang mempertanyakan statusnya itu, Kapitra pun menantang Damai untuk menujukkan kuasa hukum yang diberikan oleh Rizieq kepada GNPF. Namun, dirinya merasa itu tidak akan mungkin. Pasalnya, GNPF sendiri merupakan sebuah lembaga.

"Tolong tunjukan kepada saya jika ada kuasa hukum yang diberikan khusus kepada GNPF. Pasti tidak ada, karena GNPF itu lembaga..! Jika kita sakit, rumah sakit tidak bisa mengobati kita. Yang bisa adalah dokter...!," kata Kapitra menjawab pertanyaan Damai tersebut saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Kamis (8/11/2018).

Terkait dengan kepemilikan aset Rizieq dengan pengurusan masalah hukum, Kapitra mengatakan jika kuasa itu diberikan untuk melakukan pengurusan perkara yang menimpa pemberi kuasa untuk dibantu penyelesaiannya.

"Apa urusannya kepemilikan aset HRS dengan pengurusan masalah hukum. Kuasa itu pengurusan perkara yang menimpa pemberi kuasa untuk dibantu penyelesaikan, penguasaan hak atau peralihan hak hanya bisa dilakukan dengan jual beli, hibah, warisan. Bukan dengan surat kuasa (belajar lagi )," tegasnya.