BREAKINGNEWS.CO.ID - Kasus Bank Century yang menyentil nama Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus menjadi perbincangan berbagai kalangan. Bagaimana tidak, SBY disebut-sebut terlibat melakukan pencucian uang sebesar Rp177 triliun.

SBY juga telah membantah kabar tersebut. Presiden ke-6 Indonesia ini menegaskan bahwa  jika terlibat, ia tak keberatan untuk ditangkap dan dipenjarakan atas tuduhan yang diberitakan oleh salah satu media asing, Asian Sentinel itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPK) didesak untuk harus menempatkan informasi dalam pemberitan media asing asal Hongkong tersebut yang menuliskan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Presiden RI ke 6 SBY, terkait dengan bailout Bank Century, sebagai sebuah laporan informasi yang bersifat pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang terjadi peristiwa pidana, sehingga perlu dilakukan sebuah penyelidikan menurut KUHAP.

Menanggapi pemberitaan Asian Sentinel itu, SBY telah meminta agar dirinya ditangkap dan ditahan, "Tangkap & Penjarakan Saya, Kalau Fitnah Itu Benar". Artinya SBY telah menantang KPK, Jaksa Agung dan Kapolri untuk membuktikan apakah isi berita itu sebagai sebuah fitnah atas dirinya (SBY) atau memang peristiwa pidananya memang benar-benar terjadi dan SBY-lah sebagai pelakunya. "Ini merupakkan hal positif dalam penegakan hukum, karena yang bisa membuat jelas dan terang serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebuah peristiwa pidana korupsi hanyalah KPK, Kejaksaan Agung dan/atau Polri, melalui proses pertanggungjawaban secara pidana," kata Senator Republik Indonesia, Benny Rhamdani dalam keterangan tertulisnya yang diterima Breakingnews.co.id, Minggu (16/9/2018).

Benny yang akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pileg 2019 daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara itu juga mengatakan jika KPK harus segera memanggill SBY dan pihak lainnya untuk diperiksa terlebih dahulu kebenaran tuduhan pencucian uang dalam kasus bailout Bank Century yang terjadi 10 tahun yang lalu itu. "Jika hasil penyidikan dugaan pencucian uang tidak terbukti menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah SBY diberi kesempatan menggunakan hak pribadinya untuk menuntut pencemaran nama baik dan rehabilitasi melalui kepolisian hingga lengadilan. KPK tidak boleh terjebak dengan manuver SBY yang meminta proses hukum terlebih dahulu persoalan fitnahnya, karena itu pembuktian secara materiil tentang pencucian uang harus didahulukan, barulah fitnah yang dialami SBY diproses hukum kemudian," tuturnya.

Dirinya juga menilai jika bagi KPK sebenarnya tidak sulit karena hanya tinggal kembangkan dan rangkaikan hasil penyidikan terhadap sejumlah tersangka atau terpidana, saksi dalam kasus Bank Century (Budi Mulya) yang sudah lebih dahulu diproses dan divonis beberapa tahun yang lalu. Periksa juga saksi Budiono bahkan Setya Novanto yang mengaku memiliki bukti terkait dengan bailout Bank Century. Semuanya akan menjadi alat bukti berupa "petunjuk" terkait perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Itu menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 

Substansi pemberitaan Asian Sentinel, sangat layak dijadikan sebagai sebuah informasi penting yang memberi "petunjuk" untuk mencari dan menemukan siapa sebagai pelaku yang sebenarnya, siapa sebagai aktor intelektual dan siapa sebagai pelaku turut serta dalam pencucian uang dimaksud. Untuk itu KPK harus panggil dan periksa SBY sekarang juga, terlebih-lebih karena SBY sudah bersedia untuk ditangkap dan dipenjara jika tuduhan itu terbukti. Ini merupakan bagian dari sikap kesatria seorang mantan Presiden dan mantan Prajurit TNI menanggapi pemberitaan media mainstream maupun media sosial bahwa SBY, Presiden RI ke-6 melakukan pencucian uang yang sebanyak Rp177 triliun, berkaitan dengan bailout Bank Century 10 tahun yang lalu. 

"Jadi, kalau KPK tidak mau dinilai pengecut atau banci bahkan tebang pilih dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, maka KPK harus berani mengusut tuntas Century Gate. KPK sudah punya 3 modal untuk dijadikan sebagai pintu masuknya, yaitu: Asian Sentinel, pernyataan Setya Novanto dan hasil Pansus Century yang telah lama mengendap atau diendapkan," ucapnya.

"Uang sebesar Rp177 triliun itu uang negara yang berasal dari rakyat. Angka itu sangat besar. Jika uang sebesar itu dialokasikan untuk membangun kawasan Timur Indonesia, bisa untuk membangun dan mensejahterakan daerah dan rakyat di wilayah Indonesia Timur. Bahkan bisa mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah timur Indonesia dan mensejajarkannya dengan wilayah barat Indonesia dalam waktu 5 tahun," imbuhnya.