BREAKINGNEWS.CO.ID - Belakangan beredar kabar jika institusi Polri 'memelihara' aktivis yang ramai dibicarakan di media. Salah satunya datang dari Barisan Pemuda Indonesia (BPI). BPI pun mendesak agar KapolriJendral (pol)  Tito Karnavian untuk segera mengklarifikasi isu tersebut.

"Dugaan aktivis dibina dan dipelihara polisi didapat sesuai tulisan yang tertera dalam media dan ramai dibahas usai beredar di salah satu media online, Sinar Keadilan," kata Wakil Ketua BPI, Kiki saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

Saat ditelusuri, dalam pemberitaan yang memuat judul 'Sepak Terjangnya Merusak Organisasi Mahasiswa, Kelompok Cipayung: Tukang Catut, Tangkap Aktivis Abal-Abal Binaan Polisi!'. Media tersebut juga mendesak agar Kapolri dapat menghentikan kegiatan tersebut. Pasalnya, ratusan aktivis mahasiswa dari berbagai kampus disebutkan tengah resah dengan isu tersebut.

Sementara itu, BPI menilai jika adanya pemiliharaan aktivis oleh pihak kepolisian bisa menimbulkan stigma negatif lantaran diduga memiliki tujuan tertentu. Bila berlangsung lama bisa berdampak negatif terhadap naluri aktivis. Mengingat yang seharusnya kritis terhadap kebijakan yang menyimpang dan merugikan rakyat banyak bisa melempem.

"Karena patut diduga bisa saja dijadikan sebagai alat untuk menggembosi setiap pergerakan aktivis yang hendak melawan kedzoliman dari penguasa. Ataupun hal terkait lainnya," tuturnya.

Ketua BPI Dul menegaskan, pihaknya juga ikut menyoroti beredar isu Proposal Silaturahmi dan Halal Bi Halal Badan Eksekutif dan Pemuda Jabodetabek 2019. Proposal itu, berisi banyak nama aktivis yang konon katanya dicomot tanpa sepengetahuan mereka. Tragisnya, kelompok cipayung pun ikutan ambil bagian melakukan protes.

"Lalu juga isu di kalangan para aktivis, bahwa ada yang sempat mengkritik soal proposal itu tetapi langsung "diredam" ini miris," tuturnya.

Dul menegaskan, atas sejumlah hal yang dibeberkan dalam berita Sinar Keadilan dengan judul 'Sepak Terjangnya Merusak Organisasi Mahasiswa, Kelompok Cipayung: Tukang Catut, Tangkap Aktivis Abal-Abal Binaan Polisi!" maka BPI mendesak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, mengklarifikasi soal adanya isu ini. Biar tak simpang siur.

"BPI juga mendesak BPK mengaudit anggaran Polri terhadap aktivis dan LSM selama momentum Pilkada 2017 hingga Pilpres 2019," tutupnya.

Dia menambahkan pihaknya akan melakukan konsolidasi kembali membahas persoalan tersebut hingga ada klarifikasi dari dua kubu. Baik apa yang ditulis dari sinarkeadilan maupun pihak Polri. "Jika tidak ada tindak lanjut maka kami akan datangi BPK untuk ikut turun gunung," pungkasnya.