JAKARTA - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menduga adanya penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam proses registrasi pada kartu SIM Prabayar. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan jika pihaknya telah menemukan kejanggalan dalam registrasi kartu SIM prabayar tersebut dari 31 Oktober 2017 hinnga 28 Februari 2018. "Ada 2,2 juta nomor prabayar yang daftar pakai 1 NIK. Ini tidak langsung ditemukan dalam satu waktu, tapi dari periode awal registrasi sampai tenggat akhir," katanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPR RI pada Senin (9/4/2018).

Indosat Oordeoo tercatat sebagai pelanggar terbanyak yang ditemukan dengan jumlah 2,2 juta nomor. Meski nilainya paling signifikan, hal tersebut tak terkecuali operator lain juga mengalami kasus serupa. Adapun dalam keterangannya, Zudan mengatakan jika Telkomsel menghimpun 518.000-an nomor prabayar yang didaftarkan dengan 1 NIK, sementara itu XL ada 319.000-an, Hutchison Tri 83.000-an, dan Smartfren 146.000-an.

Untuk itu, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ahmad Ramli mengatakan jika pihaknya mulai menindak adanya indikasi penyalahgunaan tersebut. Dalam upaya tindakan tersebut, pihaknya meminta kepada seluruh operator seluler untuk melakukan pemblokiran semua nomor yang melakukan registrasi tak wajar itu. "Sejauh ini ada 63 juta nomor yang daftar dobel-dobel itu sudah diblokir. Proses cleansing-nya semua sampai Mei," tutur Ramli.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan jika pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengusut oknum-oknum yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat itu dalam proses registrasi kartu SIM prabayar. Adapun pihak yang terlibat itu yakni BRTI, Dukcapil, dan Bareskrim Mabes Polri. "Sekarang dalam proses penyelidikan oleh Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri. Banyak pihak yang dipanggil, termasuk juga kami, Dukcapil, BRTI. Semuanya diusut sampai ketahuan ini siapa dan melakukan apa," jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan jika tindakan yang dapat dilakukan sesegera mungkin yakni dengan memblokir nomor-nomor yang bersangkutan. Jika hasil penyelidikannya sudah ada, barulah sanksi lain yang akan diterapkan dapat diupayakan. "Bisa macam-macam, bisa sanksi administrasi atau pidana. Tapi biarkan dulu ini semua berproses," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Hanafi Rais yang memimpin RDP tersebut mengindikasikan penyalahgunaan tersebut bersumber dari lembaga. Kendati belum menghasilkan keputusan final, pihaknya akan terus mengawal proses pengusutan itu. "Aksi korporasi itu artinya lembaga, by design, sistemik, bahwa registrasi yang massal yang jelas-jelas menyalahi peraturan tidak mungkin dilakukan oleh perorangan, pasti lembaga, di sini korporasi," tutur Hanafi.