BREAKINGNEWS.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diminta untuk mengkaji ulang serta merubah sistem penghitungan suara Pemilu 2019.

Seperti diketahui, KPU telah menetapkan jika proses penghitungan suara tersebut akan dimulai dari pemilihan presiden kemudian dilanjutkan dengan penghitungan pemilihan calon legislatif dari DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Menanggapi hal itu, komisoner KPU Viryan Aziz dalam diskusi yang mengusung tema 'Menjaga Suara Rakyat', Viryan menegaskan jika pihaknya sudah menetapkan keputusan tersebut. Selain itu, pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan Bawaslu maupun DPR RI dalam memutuskan hal tersebut.

"Saya kira keputusan itu sudah ditegakkan ya. Dan KPU tetap dengan sikap yang sama," tegas Viryan, Sabtu (23/2/2019). "Kita sudah lakukan uji publik dan sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dan semuanya sepakat. Artinya, partisipasi partai politik tersampaikan paling tidak saat uji publik maupun RDP di Komisi II DPR RI," imbuhnya.

Sementara itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo atau yang akrab disapa Eko Patrio mengkhawatirkan jika sistem tersebut terus diberlakukan, maka masyarakat tidak akan memperdulikan lagi penghitungan suara Pileg 2019.

Menurutnya, jika penghitungan suara pilpres dilakukan pada akhir, maka masyarakat otomatis akan mengikuti terus proses tersebut. "Jadi kami berharap KPU bisa merevisi kembali peraturan itu," sebut Eko.

Viryan pun lantas kembali menegaskan jika keputusan tersebut sudah disepakati bersama. Dirinya kembali menegaskan jika suara-suara seperti itu setidaknya dapat disampaikan saat pihaknya melakukan uji publik dan RDP dengan Komisi II.

Seperti diberitakan sebelumnya, Eko Patrio kembali mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendahulukan penghitungan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) ketimbang Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Saya ini kan blusukan kemana-mana, saya ke dua titik di Jakarta Timur itu masih belum tahu tuh ibu-ibu terutama mana bedanya warna merah, mana bedanya warna biru dan kuning. Bayangan mereka surat suara itu warna kuning kan ada lima di Jakarta ada empat hijau ga ikut karena DPR tingkat dua. ini kalau kita tanya surat warna kuning punya siapa? Bu biru punya siapa? punya PAN. Karena tidak ada sosialisasi. Sosialisasi bisa teman-teman KPU melalui media. Media bisa dari sosmed, ada WhatsApp, bisa media televisi untuk sosialisasi surat suara. Jadi nyampe tuh," kata Eko, Sabtu (23/2).

"Jadi kalau nggak wasalam, DPR, DPRD apalagi DPD orang akan bilang ini apa sih. Orang akan bayangkan DPD, Dewan Perwakilan Daerah partainya apa gitu masih bingung orang-orang," sambungnya.