JAKARTA—Keputusan pemerintah menetapkan cukai tembakau sebesar 10,4 persen mulai 1 Januari 2018 membuat  posisi  petani tembakau di sejumlah daerah, khususnya Pulau Jawa kian dilematis. Pada satu sisi, hasil panen dalam bentuk rokok keluaraan pabrik,  mereka menjadi sasaran utama pajak non migas andalan karena mampu menyumbang ratusan  triliun rupiah per tahun  kas pemerintah.

Namun di sisi lain, tudingan bahwa rokok adalah biang penyakit akibat kecanduan yang dialami penggunanya, secara langsung menempatkan mereka sebagai tertuduh utama, penyebab timbulnya beragam penyakit akibat industri yang mengolah hasil kebun mereka.

“Dalam persoalan cukai ini, kami  para petani kian dilematis. Pada satu sisi Di satu sisi,  pemerintah begitu gencarnya untuk mendapatkan pemasukan dari tembakau, tapi disisi lain mereka terkesan ingin menghilangkan pertanian tembakau, karena hasil pertanian ini seolah-olah dianggap sumber beragam penyakit,”kata Trijoko, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Boyolali dalam satu kesempatan wawancara dengan Breakingnews.co.id di Boyolali,beberapa  waktu lalu.

Perasaan terpinggirkan serta hanya menjadi objek pajak, tanpa merasakan imbal balik atas kenaikan tersebut sangat dirasakan pihanya. Karena dalam situasi demikian,   petani tak bisa berbuat apa-apa karena  berada dalam tekanan dua kelompok besar, pemerintah dan pabrik rokok atau indutri.

“Yang terjadi saat ini dalam kaitan cukai tersebut adalah, kami terus  diinjak-injak, tapi pada bagian lain, kami dihisap melalui cukai yang hampir tiap tahun naik itu dan berujung kepada tekanan harga jual yang terus diturunkan oleh para produsen kepada kami”.

Trijoko wajar bereaksi keras tentang keputusan pemerintah yang baru saja dikeluarkan melalui Dirjen Bea dan Cukai itu, karena secara kasat mata dirinya melihat,  pemerintah  pusat tidak mau tahu dampak yang dialami petani akibat kenaikan yang terus terjadi selamam beberapa tahun terakhir.

“Sebenarnya, kami para petani tak  tembakau tidak peduli dengan penetapan tarif cukai tersebut, Karena harga penjualan tak terkait atau sama sekali tak terpengaruh secara langsung oleh kebijakan tersebut.”

Ketua DPD PDIP Kabupaten Boyolali ini menyebut, sejatinya harga tembakau di tingkat petani sepenuhnya ditentukan oleh tata niaga yang seakan-akan dikendalikan oleh sejumlah perusahaan besar yang menjadi pemain utama industri ini di tanah air.”Mereka perusahaan rokok tak pernah terbuka dengan harga,  dan memaksa petani sama sekali tidak punya nilai tawar.” Tinggi rendahnya harga tembakau per kilo ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Itu belum termasuk adanya wacana impor tembakau dari negara lain, jika hasil pertanian turun akibat pengaruh cuaca.

Beruntung,  dalam kondisi terjepit itu, Bupati Boyolali, Seno Samodro membuat terobosan, berupa pembangunan gudang tembakau di kabupaten tersebut.  Ini  adalah yang pertama kali terjadi, setelah daerah tersebut selama puluhan tahun menjadi sentra penghasil tembakau untuk pabrik-pabrik dan industri rokok di kabupaten lain.

Sebelumnya setiap kali habis panen,  tembakau Boyolali dibawa ke Temanggung dan Magelang untuk dijual disana. Namun dengan pendirian  gudang ini, para petani tak perlu lagi mengirim hasil kerja mereka, dan pihak pembeli yang harus datang.”Kami harapkan dengan cara begini harga-harga tak lagi  ditentukan atau dipermainkan pedagang pengumpul itu.  Karena selama ini mereka yang menentukan harga. Dengan pendirian gudang ini, kami punya  posisi  tawar yang lebih baik, tidak lagi dipermainkan..

Harapan  mendapatkan pemasukan yang lebih baik mungkin terealisasi pada musim panen kali ini. Pasalnya, pada musim panen September lalu, panen   di sentra tembakau kawasan Boyolali menunjukkan peningkatan yang jauh diatas hasil produksi tahun lalu. Hal dikarenakan cuaca yang mendukung, sehingga produksi hasil perkebunan tersebut cukup signifikan. Menurut  Tri Joko, membaiknya harga tembakau juga didukung hasil panen memiliki kualitas bagus dampak musim kemarau, yang membuat daunnya memiliki kandungan nikotin lebih tinggi.

Seperti diketahui 9 dari 19 kecamatan di Kabupaten Boyolali  yang terletak di lereng gunung Merapi dan Merbabu itu adalah daerah penghasil tembakau. Sekedar informasi, Pada 2015, rokok merupakan penyumbang terbesar pendapatan cukai dengan kontribusi sebesar 96 persen, dengan nilai Rp 139,5 triliun dari total pendapatan cukai negara sebesar Rp 144,6 triliun. Angka tersebut jauh diatas pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tambang PT Freeport di Papua yang menurut Menteri ESDM Ignatius Jonan hanya Rp8 triliun per tahun.