BREAKINGNEWS.CO.ID- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Propinsi NTT telah menggelar rapat dengan pihak Tabungan Asuransi dan Pensiun (Taspen) dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk mencari solusi terkait persoalan PNS Kategori Dua (K2). 
 
Hal tersebut diutarakan Kadis PPO Propinsi NTT, Yohana Lisapaly menanggapi desakan Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Yulianus Pote Leba untuk segera melunasi hak gaji K2 yang selama ini belum dibayar. 
 
"Kami sudah rapat dengan Taspen dan BPPKAD untuk solusi yang difasitasi oleh asisten 1. Hasilnya dari Taspen sudah bantu aplikasi di BPPKAD," ujar Yohana kepada BreakingNews.co.id, Jumat (7/9/2018). 
 
Terkait kartu gaji dari PNS K2 kata Yohana, pihaknya akan memasukan secara manual ke dalam sistem. "Tapi dari dinas harus menginput secara manual kartu gaji serta dilengkapi SK 100%, SK kenaikan pangkat dan SK tunjangan yang ditetapkan saat itu," jelasnya. 
 
"Saat ini sedang ditindak lanjuti input bagi yang sdh ada dokumen tersebut untuk diteruskan ke BPPKAD untuk diproses. Sedangkan yang belum lengkap datanya di dinas sedang dikoordinasikan dengan kabupaten dan segera tindak lanjut," tambahnya. 
 
Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Yulianus Pote Leba mendesak Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (PPO) Propinsi NTT segera melunasi gaji honorer Kategori dua (K2). Pasalnya kata Yulianus, persoalan tersebut berhubungan hak PNS K2. 
 
Apabila kata Yulianus tidak segera dilunasi, dirinya meminta Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat harus memecat Kadis PPO NTT, Yosana Lisapaly. 
 
"Mereka harus didorong supaya kerja keras. Bisa dibayar itu. Gaji itu hak. Kalau mereka tidak mau memproses ya minta gubernur baru pecat. Itu hak orang," ujar Yulianus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018). 
 
Terkait keterlambatan pencairan gaji tersebut lantaran persoalan administrasi yang dikerjakan secara manual, Yulianus menilai kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak becus. "Menurut saya yang tidak becus aparat di pemerintah propinsi," tegasnya.  
 
Lanjut Yulianus, tak ada lagi alibi pihak terkait dananya belum dianggarkan. Pasalnya, soal pengalihan status kepegawaian dari CPNS ke PNS sudah ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 
 
"Tidak ada lagi belum dianggarkan atau belum dianggarkan. Kalau waktu perencanaan itu kan persaolan pengalihan status kepegawaian itu dari CPNS ke PNS itu sudah ada di BKD kan. BKD sudah pasti informasi ke keuangan. Jadi kalau mereka tidak anggarkan itu kesalahan besar," tegasnya.