BREAKINGNEWS.CO.ID - Sidang lanjutan kasus perusakan barang bukti dengan terdawa Joko Driyono (54), kembali digelar Kamis (4/7/2019) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang pembacaan tuntutan itu, Jaksa Penuntut Umum Sigit Hendradi, menuntut mantan Plt Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu dengan hukuman dua tahun enam bulan kurungan penjara.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Joko atas perbuatan merusak barang bukti terkait skandal pengaturan skor. Dalam persidangan, JPU menilai, Joko Driyono bersalah karena diduga terbukti melanggar Pasal 235 jo Pasal 233 dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. "Menuntut kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 tahun 6 bulan," kata Jaksa Penuntut Umum Sigit Hendradi di persidangan.

Dalam Pasal 233 KUHP berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Dalam menyusun tuntutan itu, jaksa juga mempertimbangkan hal yang meringankan antara lain terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan. Sementara hal yang memperberat yakni mempersulit penyidikan yang ditangani Satgas Anti Mafia Bola. Sebelumnya, dalam dakwaan jaksa, Sigit Hendradi, menerangkan bahwa Joko Driyono mengakui telah menyuruh anak buah merampas barang-barang di tempat yang sudah di pasang garis polisi.

Barang-barang berupa DVR Server CCTV dan satu unit Laptop merek HP Note Book diambil di ruangan Kantor PT Liga Indonesia, Gedung Rasuna Office Park (ROP) D0-07 di Jalan Taman Rasuna Timur Menteng Atas Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan.

Sidang tuntutan Joko Driyono sebenarnya juga sempat tertunda hingga dua kali. Yang pertama pada persidangan yang digelar Kamis 27 Juni 2019. Sidang kemudian ditunda pada 2 Juli 2019, dan akhirnya digelar kembali pada Kamis 7 Juli 2019. Pada sidang sebelumnya, hakim Kartim memperingatkan bahwa masa tahanan Joko Driyono segera berakhir pada 24 Juli 2019. Terdakwa harus dilepaskan dari tahanan demi hukum, jika melewati batas waktu tersebut.

"Ini diingatkan kepada saudara. Jadi setidak-tidaknya 10 hari sebelum tanggal 24 Juli 2019 itu perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan kita itu 10 hari sebelumnya harus sudah putus. Berarti tanggal 14 Juli 2019 harus sudah putus. Selambat-lambatnya tanggal 16 Juli 2019," kata Kartim di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 2 Juli 2019.

Dalam organisasi PSSI sendiri posisi Joko Driyono berada di ujung tanduk. Jika ia dinyatakan bersalah dalam sidang ini, maka ke depan ia akan kehilangan haknya untuk menjadi anggota Komite Eksekutif PSSI, Wakil Ketua Umum dan Ketua Umum PSSI. Hal itu tertuang dalam pasal 34 Statuta PSSI tentang Komposisi terutama ayat 4 yang berbunyi "Anggota Komite Eksekutif harus sudah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, mereka harus telah aktif di sepak bola sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan harus tidak pernah dinyatakan bersalah atas suatu Tindak Pidana serta berdomisili di wilayah Indonesia."

Pasal tersebut, tentu akan mengganjal kiprah Joko Driyono dalam posisi tertinggi di PSSI. Beberapa ketua umum sebelumnya juga sempat terganjal pasal tersebut. Misalnya Nurdin Halid pada tahun 2011. Kemudian La Nyalla Mahmud Mattalitti pada tahun 2015. Meski akhirnya bebas murni dalam kasuas pidana yang didakwakan kepadanya, namun sidang yang dijalani La Nyalla membuat PSSI terpaksa menggelar Kongres Pemilihan Ketua Umum baru.