BREAKINGNEWS.CO.ID –Indonesia secara  ekonomi  akan mendapat keuntungan dan pemasukan lebih banyak dengan pemberian  izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Dibandingkan dengan dengan skema Kontrak Karya yang pernah diberikan kepada PT Freeport Indonesia. "Penerimaan negara secara total harus lebih besar daripada penerimaan melalui KK," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement/HoA) antara Freeport-McMoRan Inc (FCX) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani memastikan pengenaan tarif pajak dan penerimaan negara dalam bentuk IUPK operasi produksi telah sesuai amanat Pasal 169 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan memenuhi kestabilan pembayaran kewajiban penerimaan negara. "Komposisinya adalah PPh badan, royalti, bagi hasil keuntungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PBB, dan PPN yang semuanya ada dalam `financial stability agreement` yang akan dituangkan pada saat kita menyelesaikan `attachment` IUPK ini," ujarnya.

Dalam perjanjian yang disepakati, BUMN Inalum akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar dolar AS untuk membeli hak partisipasi dari Rio Tinto di PTFI dan 100 persen saham FCX di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham PTFI.

Sesuai kesepakatan pula, landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI akan berubah menjadi IUPK dan bukan lagi KK.

Selain itu, PTFI juga diberikan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga 2041, setelah perusahaan memenuhi berbagai persyaratan, salah satunya telah memperoleh izin lingkungan dari pemerintah.

Sebelumnya, dalam penandatanganan tersebut mantan Direktur pelaksana Bank Dunia ini mengatakan kerja sama   antara Freeport-McMoran dengan Inalum dan pemerintah, baik pusat dan daerah, akan mampu meningkatkan kepastian di dalam lingkungan operasi serta kualitas dan nilai tambah industri ekstraktif ke depan.

Inalum, FCX, dan Rio Tinto telah melakukan penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia ke Inalum.

Kepemilikan Inalum di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51 persen dari semula 9,36 persen. "Dengan demikian akan dapat makin meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat di Indonesia dan masayrakat Papua," ujar Sri Mulyani.