BREAKINGNEWS.CO.ID - Ancaman Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari (RSO) mempidanakan pihak yang memperkeruh suasana terkait kasus hukum yang membelit PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) dengan nasabahnya, ditanggapi santai oleh kuasa hukum Alvin Lim. 
 
Advokat Alvin Lim menyatakan tak akan mundur dan siap meladeni tantangan tersebut. "Maling ngaku penjara penuh," ucapnya kepada wartawan, Selasa (12/5/2020) di Jakarta.
 
Alvin mempersilahkan pihak RSO lakukan laporan balik. "Silahkan lapor. Setiap warga negara punya hak. Justru bagus, jika RSO lapor supaya makin meledak kasus ini, pemerintah memberi atensi!" tegasnya.

Pernyataan Alvin Lim ini menanggapi pemberitaan salah satu media online nasional berjudul "Dugaan Pencemaran Nama Baik, RSO Ancam Laporkan Oknum Perkeruh Suasana," Jumat (8/5/2020).

Menurut Alvin, semakin hangat kasus ini, masyarakat akan makin tahu modus dan cara-cara oknum mengintimidasi dan main curang terhadap korbannya. Perlu diketahui, sejak pelaporan kasus ini, disebutkan Alvin Lim, kantor LQ Indonesia Lawfirm diintai preman-preman tidak jelas. Para korban juga diancam akan dilaporkan balik atas dugaan pencemaran nama baik karena laporannya tersebut. 
 
Meski demikian, Alvin Lim yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak keadilan masyarakat yang tertindas, ini mengaku tidak takut. Sebab LQ Indonesia Lawfirm berdiri untuk keadilan masyarakat. "Kami tidak sendiri, masyarakat bersama kami. Para korban juga siap berjuang sampai mati untuk mendapatkan uang dan hak mereka kembali," ucap Alvin.


Menurutnya, perjuangan LQ Indonesia Lawfirm bukan untuk mencari popularitas seperti komentar lawyer lawan yang gagal paham, karena LQ Indonesia Lawfirm dan Advokat Alvin Lim sudah melejit namanya ketika berhasil mentersangkakan Dirut Allianz di 2017.

"Tujuan perjuangan ini adalah murni pembelaan hak klien agar keadilan dapat ditegakan," ujar Alvin. 

 
Sebelumnya, pihak RSO lewat 
Welfrid Silalahi, kuasa hukumnya, mengancam bakal melaporkan balik para pelapornya. "Kami sudah melakukan langkah hukum untuk mengambil tindakan, karena ini pencemaran nama baik," ujar Kuasa hukum PT MPIS dan PT MPIP Welfrid Silalahi melalui keterangannya, Sabtu (9/5/2020) sebagaimana dilansir media online nasional. 
 
Laporan balik akan dilakukan dengan alasan masalah    Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah urusan korporasi, bukan individu. Meskipun, Raja Sapta yang juga anak Oesman Sapta Odang itu termasuk sebagai organ atau komponen di perusahaan. Ranahnya adalah perdata.
 
Menjawab Welfrid bahwa urusan ini adalah urusan korporasi dan bukan individu RSO, Alvin Lim, menyebut klaim pihak lawyer RSO salah alamat dan tidak mengerti hukum pidana.

"Hukum pidana yang dapat dipenjara adalah oknum individu pengurus atau direksi perusahaan, bukan perusahaan/badan usahanya yang masuk penjara. Jadi jelas selaku Direktur Utama, sesuai UU Perseroran Terbatas, RSO bertanggung jawab penuh atas dugaan pidana yang terjadi di perusahaan miliknya sehingga patut dijadikan terlapor," timpal Alvin menjelaskan duduk persoalan.
 
Alvin lalu menganalogikan kasus tersebut. "Sederhananya, uang masuk ke PT Mahkota di mana RSO sebagai dirut, masak dirut tidak tahu uang masuk ke rekening PT-nya selama bertahun-tahun dan namanya tercantum di setiap bilyet deposit yang ada. Jika memang tidak setuju dengan perjanjian yang tertera di bilyet, harap dikembalikan uang yang masuk ke rekening mereka," ujarnya.

"Ini justru uangnya diambil dan dipergunakan sehingga diklaim gagal bayar. Jelas ini murni tindak pidana yang dilakukan oknum individu jadi perbuatan pidana tidak terlepas dari tanggyng jawab pribadi oknum tersebut," lanjutnya.

Atas pernyataan lawyer lawan mengenai kasus ini adalah perdata, Advokat Alvin Lim, sangat tidak setuju. Setiap tindakan melawan hukum selalu ada 2 faktor pidana dan perdata, dan merupakan hak setiap warga negara untuk melaporkan salah satu atau keduanya sekaligus.

"Jadi dapat saja gugatan dilakukan keduanya apabila dikehendaki korban. Justru dari pernyataan lawyer lawan jelas, mereka berkehendak agar para korban masuk PKPU dan tidak masuk jalur pidana. Itu memperlihatkan ketakutan oknum apabila masyarakat ramai-ramai melaporkan RSO ke polisi," ujarnya. 

Alvin juga mengingatkan kalau PKPU hanya dapat menjangkau aset atas nama PT Mahkota. "Sebelum buru-buru ambil jalur PKPU, pastikan berapa jumlah aset dikurangi liability/hutang PT tersebut dan berapa jumlah dana nasabah yang hilang?" Alvin menjelaskan. 

Ilustrasinya begini, misal aset perusahan Rp100 miliar dan hutangnya (negara, bank dan kreditur preference lainnya) Rp50 miliar maka ekuitas yang dapat dibagi ke korban hanya Rp50 miliar, sedangkan korban yang ikut PKPU sejumlah Rp5 triliun menurut informasi terakhir. Maka uang korban yang balik hanya 1 persen dari modal pokok yang masuk.

"Juga ingat PKPU biayanya tinggi karena kurator secara UU berhak dapat bagian, belum lagi biaya untuk proses hukum dan pengurusan aset. Jadi dapat dipastikan modal pokok korban hanya remah-remah yang dapat. Justru melalui jalur pidana, kepolisian dapat melacak aset milik para oknum dan kemudian menyita," katanya lagi.

Setelah menang gugatan pidana, Alvin melanjutkan, maka para korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk mengklaim aset yang sudah disita oleh Pengadilan. Polisi melalui PPATK (Pusat Penelitian Analisa Transaksi Keuangan) dapat melacak aset-aset yang disembunyikan para oknum dan menyita aset tersebut.

Kesimpulannya, proses pidana memiliki jangkauan lebih luas untuk melacak aset yang diduga digelapkan bukan hanya di perusahaan tersebut. Namun alirannya hingga ke rekening pribadi atau PT lain milik oknum direksinya. 
 
Alvin melanjutkan sudah banyak contoh sebelumnya di mana para korban yang menaruh dana yang di PKPU-kan akhirnya hanya dapat remah-remah sisa aset perusahaan yang sudah dikuras sehingga kecewa karena aset yang diambil alih PKPU hanya sisa-sisa yang nilainya jauh dari mencukupi.

"Jadi apabila tujuan para korban adalah uang kembali dengan jumlah maksimal, jalur pidana adalah paling tepat," tegas Alvin.
 
Keampuhan jalur pidana ditegaskan Alvin dapat memenjarakan para oknum apabila tidak ada itikat baik untuk berdamai mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. "Dan seluruh aset pribadi mereka pun akan disita serta perusahaan lainnya yang menerima dana aliran uang hasil kejahatan dapat disita untuk membayar kerugian korban," bebernya.

Karena alasan di atas, dijelaskannya, maka oknum pengemplang dana korban takut apabila para korban ambil jalur pidana dan berusaha mengarahkan para korban untuk ambil jalur PKPU dan berdalih bahwa kasus ini adalah perdata serta mengancam para pelapor akan dilaporkan balik.

Alvin mengemukakan alasan pihak direksi PT Mahkota memiliki itikat baik hanyalah omong kosong. "Jika mereka ada itikat baik kenapa tidak dikembalikan dana masyarakat yang sudah jatuh tempo. Alasan mereka tidak ada uang. Jika tidak ada uang, lalu mereka bisa sewa dan bayar pengacara dan hidup mewah. Apa masih bisa dipercaya kata-kata oknum Mahkota ini? Harap para korban jangan mau ditipu dua kali oleh mereka. Jangan kena jebakan batman," tegasnya.

Dalam kasus ini ada dua hal yang harus diwaspadai. Yakni; Bilyet asli jangan sampai diberikan kepada pihak lain, karena bilyet adalah barang bukti kunci transaksi korban. "Ada modus di mana, para korban diiming-imingi dengan janji pembayaran dengan cicilan sehingga bilyet asli diminta dan ditukar bilyet baru," ujar Alvin.

Kewaspadaan kedua ini adalah taktik merubah kasus pidana menjadi perdata. "Apabila korban setuju dan tandatangan maka unsur pidana terhapus dan menjadi keperdataan," jelasnya.

Kemudian, oknum bayar 2 hingga 3 x cicilan lalu stop bayar dan korban hanya bisa menempuh jalur perdata. "Biasanga ada tandatangan surat yang berisi, setuju untuk tidak menuntut di kemudian hari atas pidana atau perdata dengan tukar aset dan atau cicilan. Dengan tandatangan menyetujui jelas korban setuju atas hilang haknya menuntut," papar Alvin.

Alvin juga menggarisbawahi adanya tukar aset yang didapat adalah aset dalam PPJB (Pengikatan Perjanjian Jual Beli). "Tolak aset yang masih PPJB, jika mau aset ambil aset yang sudah AJB (akta Jual beli)," pintanya dan berharap harus teliti soal ini.

Alvin juga menerangkan apa yang dimaksud PPJB dan AJB dalam kaitan kasus ini. Apa beda PPJB dan AJB? PPJB masib hanya persetujuan, namun aset belum bisa dibaliknama. Jadi aset masih atas nama pihak lain. Setelah PPJB oknum dapat menggadaikan dan menjual aset tersebut ke pihak lain sehingga ketika korban yang dapat PPJB ketika jatuh tempo masalah kembali atas sengketa kepemilikan aset yang menjadi objek dalam PPJB.

"Baiknya ambil aset yang sudah bisa AJB dan langsung balik nama sehingga aman aset tersebut menjadi atas nama korban langsung. Jangan takut untuk para korban lapor ke polisi. Polisi sekarang sudah profesional dan akan menyidik dan berani menahan oknum apabila sudah cukup bukti sesuai Pasal 183 KUHAP," pungkasnya.

Selain lapor polisi, Alvin mengajak para korban untuk mengawal kasusnya lewat media agar tidak ada oknum yang bermain. "Minta audiensi DPR dan sampaikan aspirasi ke kepala negara/Presiden. Walau oknum adalah tokoh yang dekat kepada penguasa, namun apabila masyarakat berani bersuara, maka saya yakin pemerintah akan mengikuti suara rakyat," kata Alvin.

Dalam kaitan ini pula, Alvin secara khusus berpesan kepada RSO, "Daripada repot-repot melapor balik kepada nasabah yang menjadi korban perusahaan milik Anda, lebih mulia Anda kembalikan dana para korban untuk memulihkan nama baik dan reputasi Anda."

"Anda adalah tokoh nasional dan ketua KOI selayaknya menjadi contoh dan teladan yang baik dengan mengembalikan uang para korban yang bukan menjadi hak Anda. Kasihan masyarakat yang sudah bekerja puluhan tahun dan percaya kepada Anda sehingga mereka taruh uang diperusahaan milik anda," sambung Alvin.

Alvin mengatakan tidak akan berhenti memperjuangkan kepentingan para korban kendati berada di bawah tekanan sekalipun. "Membela masyarakat adalah kewajiban kami. Kembalikan dana korban yang menjadi haknya, dan kami akan berhenti melakukan proses hukum. Murni ini adalah pembelaan karena kami tidak kenal dan tidak pernah ada konflik pribadi dengan anda," ujarnya.
 
Perlu diketahui, dalam kasus ini setidaknya 5 nasabah PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) yang dikomandoi RSO, telah melapor ke Polda Metro Jaya. Total kerugian dari kedua laporan tersebut masing-masing Rp16 miliar dan Rp18 miliar.