BREAKINGNEWS.CO.ID - Program tol laut yang menjadi salah satu andalan pemerintah dalam menekan disparitas ekonomi antar wilayah tanah air belum sepenuhnya berjalan. Sejumlah kendala dan hadangan, salah satunya adalah aksi penyelundupan yang nota bene juga menggunakan jalur laut sebagai salah satu area operasi. 

Menurut Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Hasan Basri, maraknya penyelundupan produk dari luar negeri yang masuk ke Kabupaten Nunukan, mengancam kelangsungan program tol laut yang bertujuan antara lain mengurangi ketergantungan impor dan mengutamakan persebaran lebih luas produk Indonesia.

Menurut Hasan, produk luar negeri yang marak diselundupkan adalah bahan pangan dan sandang. Produk asal Malaysia yang dipasok ke daerahnya sebagian besar harganya disubsidi oleh pemerintah negara tetangga itu. Hal itu menjadi ancaman terhadap harga produk dalam negeri khususnya yang didatangkan melalui program tol laut, "karena harga barang-barang dari Malaysia lebih murah ketimbang harga produk negeri sendiri,"katanya di Nunukan, Kamis (30/8/2018).

Diakuinya, sejak dua bulan terakhir pasokan bahan pangan dan sandang melalui program tol laut di Kabupaten Nunukan memang mengalami kendala, terkait belum ada pemenang tender. Selain itu, lanjut dia, kebutuhan bahan pangan dan sandang tersebut hanya untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Sebatik dan belum menyentuh pulau lain di Nunukan.

Hasan khawatir bila penyelundupan dibiarkan terus menerus tanpa tindakan tegas dari instansi berwewenang, maka produk dalam negeri tidak dilirik oleh masyarakat perbatasan di daerah itu, karena produk yang didatangkan melalui program tol laut jadi lebih mahal ketimbang produk selundupan asal Malaysia yang tidak membayar pajak.

Saat ini, kata dia, ada  60 ton gula pasir selundupan dari Malaysia yang sedang ditangani Kantor Bea Cukai Nunukan. Menurut dia, masuknya produk Malaysia ke Nunukan sulit dihindari karena banyaknya jalur ilegal di sepanjang wilayah perbatasan.

Namun, diakui Hasan, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melegalkan masuknya produk dari luar negeri yang dipasok melalui jalur ilegal atau selundupan. Tujuan program tol  sendiri, menurut dia, mengurangi ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap produk luar negeri dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh Indonesia, khususnya wilayah perbatasan.