BREAKINGNEWS.CO.ID - Masuknya barang impor yang cukup tinggi ke Indonesia dalam beberapa bulan terakhir membuat defisit perdagangan di dalam negeri. Hal ini masih ditambah turunya angka ekspor dari Tanah Air. Dua hal ini menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuat neraca perdagangan Indonesia mengadalami defisit.

"Seperti diketahui, untuk menangani masalah neraca perdagangan ini harus merupakan kerja bersama dari seluruh kabinet dan Presiden [Presiden Jokowi] tadi menyampaikan bahwa seluruh tim harus melihat secara detail komoditasnya, negara tujuannya, supaya kita juga bisa formulasikan kebijakan yang lebih tepat mengenai hal tersebut," ujar Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripuran di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

Bahkan akibat neraca yang defisit tersebut, Presiden Joko Widodo sempat menegur sejumlah Menteri. Jokowi terlihat kecewa dengan kinerja empat menterinya. Dalam defisit perdagangan, Jokowi kecewa terhadap Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Dalam hal ekspor dan impor, menurut Sri Mulyani memang mengalami pelemahan. Hal ini juga membawa dampak pelemahan pertumbuhan ekonomi juga. "Ini membutuhkan perhatian dari seluruh Kementerian dan Lembaga untuk memacu perdagangan terutama ekspor dan untuk menjaga subtitusi impor tetap terbangun lah dalam hal ini," ucap Sri Mulyani.

Perihal impor migas yang melonjak pun menjadi salah satu perhatian pemerintah. "Memang selama ini kalau kita lihat, sampai semester I kita lihat produksi dari lifting minyak dan gas, kebetulan di bawah yang kita asumsikan awal, jadi dari sisi kuantitatif turun," ungkap Sri Mulyani.

Hal ini masih kurs dan harga minyak Indonesia lebih rendah. "Jadi penerimaan kita dari sisi migas mengalami penurunan, namun kebutuhan di dalam negeri itu meningkat. Jadi memang harus dipikirkan strategi dari hulunya bagaimana sumur-sumur itu ditemukan yang baru," ucap Sri Mulyani.

Jawaban Jonan

Menteri ESDM Ignasius Jonan yang mendapat Sorotan tajam coba untuk menjelaskan kondisi yang dihadapi kementeriannya. Ia menjelaskan impor minyak kian naik seiring dengan konsumsi BBM yang cenderung naik pula. Hal ini didorong salah satunya karena pembangunan ruas jalan yang meningkat. Di lain pihak, produksi nasional tidak bisa serta merta naik begitu saja karena membutuhkan upaya eksplorasi yang besar.

Jonan pun menyatakan saat ini sedang dilakukan dan ditingkatkan lagi setelah sekian lama sempat terhenti. "Upaya ini juga akan banyak bergantung dari komitmen para kontraktor (KKKS) besar termasuk Pertamina," ujar Jonan dalam pesannya.

Saat ini total produksi minyak nasional mencapai 775 ribu barel sehari. Sementara konsumsi minyak harian nasional sekitar 1,3 juta barel perhari. Konsumsi naik seiring pertumbuhan kendaraan bermotor. "Oleh sebab itu ESDM sangat berharap bisa segera ada insentif untuk mobil listrik," ungkapnya.

Untuk sektor gas alam, produksinya kini mencapai 1,2 juta BOEPD di mana 65% sudah diserap untuk dalam negeri. "Jika mayoritas gas alam diekspor seperti sebelum tahun 2000, maka saya yakin neraca migas tidak akan deficit," ungkap Jonan.

Jonan berpendapat, seharusnya ekspor yang diandalkan adalah ekspor manufaktur yang mengkonsumsi gas alam serta listrik. Sektor inilah yang mestinya berperan lebih besar dibanding sektor yang menggunakan migas. Pasalnya jika negara harus mengekspor migas atau sumber daya alam yang dimiliki maka kebutuhan bahan bakar dalam negeri yang akan dikorbankan. "Jika gas alam diekspor, industri dan listrik di dalam negeri mau pakai energi apa lagi saat ini?" ucapnya.

Sebenarnya defisit migas tak hanya dialami Indonesia, negara-negara maju seperti Jepang, Cina juga mengalami defisit migas karena mereka terbatas sumber daya energinya. "Tapi apakah neraca perdagangan secara keseluruhan defisit? Tentu tidak kan?" ungkap Jonan

Jonan juga mencontohkan Jepang terutama dalam hal ini bisa mengendalikan kementerian energi, perdagangan, dan perindustrian dijadikan satu oleh pemerintahnya. Jepang membuat kementerian METI yang meliputi energy, trade, dan industry. "Di Cina juga ada national energy administrator," tuturnya.

Ke depan Indonesia juga harus mulai memikirkan tentang sinergi beberapa kementerian agar konsumsi dan kebutuhan energy nasional bisa dikendalikan dengan baik.