BREAKINGNEWS.CO.ID - Warga negara Indonesia yang tengah merantau ke luar Tanah Air turut memperhatikan debat calon presiden perdana di Pilpres 2019 yang mempertemukan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang akan diselenggarakab pada Kamis (17/1/2019) malam.

Salah satunya adalah Indah D. Puspitasari, mahasiswa Indonesia yang tengah menjalani program pertukaran pelajar di Brunsbüttel, Jerman bagian utara. Meskipun tinggal jauh dari tanah air, perempuan yang kerap disapa Pipit ini menaruh banyak harapan dalam debat capres perdana Kamis (17/1) malam.

Dirinya mengaku tidak sabar mendengar visi, misi, serta program yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pipit berharap kedua paslon juga bisa menyajikan rencana program masing-masing pasangan dengan berbasis data, fakta, dan bukan jargon belaka. "Yang saya ingin dengar, solusi yang mereka ajukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada saat ini dan juga kiranya reformasi tidak hanya sekedar wacana, akan tetapi ada aksi nyata yang memungkinkan untuk diterapkan," ucap Pipit pada Kamis (17/1).

"Karena bukan janji-janji muluk yang diinginkan masyarakat, akan tetapi bukti nyata yang bisa mereka berikan dan bisa mereka yakinkan melalui debat ini," paparnya menambahkan. Senada dengan Pipit, Resty Armenia, mahasiswa Indonesia yang tengah melanjutkan studi S2 di Norwegia, juga berharap kedua pasangan capres dan cawapres bisa menyampaikan visi misi mereka berdasarkan data dan fakta.

Menurutnya, apapun pemaparan masing-masing paslon, jika jawaban tidak didasarkan data dan analisis yang tepat hanya akan membodohi masyarakat. Selama kampanye termasuk dalam debat, Resty menganggap kedua pasangan calon presiden memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat, terutama masing-masing pendukung agar lebih bijak dan kritis melihat program dan visi serta misi mereka.

"Karena kalau sampai asal ngomong saja tanpa ada dukungan fakta atau data, yang ada malah membodohi masyarakat yang kadang mudah percaya dengan apapun yang disampaikan capres yang didukungnya," kata Resty. Untuk pertama kalinya, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga akan beradu gagasan dalam debat capres perdana Kamis (17/1) malam. Tema debat kali ini mencakup isu hukum, HAM, korupsi dan terorisme dan akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Resty mengaku tertarik mendengar pemamaran kedua paslon terutama dalam menangani isu HAM dan pemberantasan korupsi. Ia berharap pemerintah selanjutnya mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM masa lalu.

"Saya gemas sama pemerintah yang amat kurang responsif soal penyelesaian kasus-kasus ini," ujarnya. Terkait pemberantasan korupsi, Resty berharap pemerintah selanjutnya bisa lebih "galak" lagi menindak para pejabat publik yang kedapatan korupsi. Ia menyebut pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi jauh lebih baik lantaran cukup banyak kasus korupsi yang berhasil diungkap, meski belum total.

"Tapi, kita lihat masih banyak pejabat daerah yang menyalahgunakan kewenangan untuk korupsi perizinan, terutama di bidang tambang dan lain-lain, belum lagi korupsi anggota legislatif," katanya. "Pemerintah yang akan datang paling tidak harus bisa bawa Indonesia naik ke peringkat 70 dalam indeks yang dikeluarkan Transparency International. Saat ini, Indonesia ada diperingkat 96, masa kalah sama Timor-Leste (di peringkat 91) dan Malaysia (62)?"

Nadi Guna Khairi, warga Indonesia yang saat ini tinggal dan bekerja di Amerika Serikat, juga sama tak sabar menyaksikan debat kedua pasangan calon nanti malam. Pria lulusan manajemen bisnis di University of Redlands School of Business itu mengaku sangat tertarik mendengarkan pemaparan kedua paslon tentang isu HAM dan hukum.

"Karena dari cerita pengalaman diaspora di sini, selain karena faktor ekonomi, banyak dari kami terpaksa meninggalkan Indonesia karena masalah ketidakadilan hukum dan HAM," kata Nadi. Terkait hukum, Nadi menuturkan ketidakadilan penerapan hukum di Indonesia masih terasa. Dia menuturkan penegakkan hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

"Soal hukum, masih adanya ketidakadilan hukum seperti aturan/pesyaratan yang fungsinya malah menyulitkan masyarakat seperti hukum membuka bisnis atau usaha dan lain-lain," ujarnya. "Sementara soal HAM, saya ingin melihat bagaimana kedua kandidat mempunyai program dan solusi untuk Indonesia agar bisa sesungguhnya menjunjung tinggi arti dari nama yang kita semua kenal, 'Bhineka Tunggal Ika' namun adil."