Oleh:Rudi S Kamri

(Pemerhati Sosial Politik)

Pasca-Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, satu-satunya lembaga negara strategis yang belum disentuh Presiden Joko Widodo adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Konon terjadi tarik-menarik yang kuat antar-kelompok kepentingan di sekitar Presiden terkait takhta atau singgasana Pejaten-1.

Saya tidak ingin membahas terlalu dalam tarik-menarik terkait kursi Kepala BIN. Saya hanya ingin mengulas betapa pentingnya eksistensi lembaga intelijen negara untuk mengawal, mengamankan dan melindungi negara ini.

Mari kita bayangkan negara sebesar Amerika Serikat tanpa adanya Central Intelligence Agency (CIA) atau Federal Bureau of Investigation (FBI) yang kuat dan kredibel. Konon Presiden AS, begitu bangun pagi yang dilihat pertama kali adalah laporan intelijen yang secara rutin disuplai lembaga-lembaga intelijen negara. Dari laporan intelijen itulah Presiden AS menentukan langkah dan kebijakan apa yang diambil pada hari itu.

Bagaimana dengan Indonesia? Saya berpikir hal yang sama. Karena kompleksitas masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia sangat tinggi dalam mengelola negara yang begitu banyak dinamika. Untuk kepentingan tersebut diperlukan dukungan secara penuh intelijen negara dalam memberikan suplai analisis informasi dan data akurat.

Sudahkah BIN berfungsi optimal dalam menyuplai analisis informasi dan data yang akurat sebagai dasar Presiden mengambil keputusan atau kebijakan?

Sejak Orde Baru, lembaga intelijen negara selalu dikepalai perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Di era reformasi baru ada selingan Kepala BIN adalah seorang jenderal polisi. Kepala BIN yang sekarang pun juga seorang polisi. Sejatinya pada saat lembaga intelijen negara dipegang oleh tentara atau polisi, hal itu sudah melawan "khittah" sebuah lembaga intelijen negara yang seharusnya ber-DNA sipil. Di hampir semua negara demokrasi di dunia ini kepala intelijen negara selalu dipegang sipil.

Pedoman bertindak dan mengambil keputusan seorang tentara adalah hukum humaniter, dan kepolisian selalu tunduk pada hukum pidana. Sedangkan fungsi dasar kerja intelijen adalah tunduk pada politik negara di bawah kendali Presiden. Menilik dari hal tersebut, sebetulnya penunjukan seorang Kepala BIN dari militer atau kepolisian sudah melanggar genetika dasar sebuah badan intelijen negara.

Di sisi lain, lembaga intelijen negara juga harus bebas dari kooptasi kepentingan kelompok atau partai tertentu. Pada saat seorang kepala intelijen negara sudah dipersepsikan oleh masyarakat sebagai representasi sebuah partai politik atau kelompok tertentu, secara otomatis 'public trust' terhadap produk atau out put kerja dari lembaga intelijen negara akan sangat rendah.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seyogyanya lembaga intelijen negara dikembalikan ke "khittah"-nya sebagai lembaga sipil yang independen. Kepala intelijen negara juga seharusnya dijabat sipil yang berintegritas tinggi, independen dan mempunyai loyalitas tinggi kepada negara.

Harapan ini yang ingin saya sampaikan kepada Presiden Jokowi agar segera menunjuk Kepala BIN dari unsur sipil dan sekaligus meluruskan kembali tata kelola lembaga intelijen negara agar dapat berfungsi seperti seharusnya. Saran saya sebaiknya calon Kepala BIN adalah seorang sipil yang mempunyai komitmen untuk mengurai titik simpul di wilayah rawan seperti Papua dan Aceh. Kalau kedua daerah ujung tersebut stabilitas politik dan keamanannya dapat terkendali, saya punya keyakinan permasalahan di wilayah lain dapat dikelola dengan lebih baik lagi.

Dari pengamat saya, beberapa figur sipil yang ada yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang tinggi serta mempunyai koneksi yang kuat dengan berbagai kelompok di Papua, Aceh serta daerah lain adalah Suhendra Hadikuntono. Sosok Suhendra ini memiliki kriteria yang sangat layak untuk menjadi nakhoda BIN karena di samping mempunyai kemampuan tinggi dalam menganalisis suatu masalah, juga tidak punya kaitan dengan partai dan kelompok mana pun di negeri ini.

Semoga masukan ini mendapat perhatian dari Presiden Jokowi dan bisa menjadi solusi jitu untuk keluar dari problema silang sengkarut kepentingan terhadap jabatan Kepala BIN. Supremasi sipil dan independensi adalah kata kuncinya.