BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta partai pengusung dan pendukung Joko Widodo (Jokowi) bersama-sama mensyukuri sikap kader Partai Demokrat yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. 
 
"Menurut saya harus disyukuri karena menambah kekuatan toh. Menambah kekuatan, menambah konstituen pendukung. Ya tentu setiap orang individu punya hak menentukan pilihannya. Tidak ada satu pun berhak memaksa atau meminta untuk mengikuti," ujar Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018). 
 
Kata Cak Imin, sikap dua kaki Partai Demokrat tersebut merupakan demokrasi bentuk baru. Formasi baru dalam arti kata Cak Imin, mendukung Partai tertentu tetapi juga ikut mendukung Capres lain. 
 
"Karena itu inilah demokrasi. Yang saya kira demokrasi bentuk baru ini. Formasi baru dimana, mendukung partai tertentu ikut mendukung Capres yang lain. Itu fenomena menurut saya baru. Tetapi baut kami pendukung Jokowi dan Kyai Ma'ruf ini berkah. Banyak-banyak aja dua kaki kalau bisa," katanya. 
 
Terkait sikap politik Partai Demokrat, Wakil Ketua MPR RI ini menegaskan bahwa hal tersebut merupakan urusan internal Partai. "Etika politiknya internal organisasi. Bukan urusan saya, bukan urusan kita semua. Etikanya ya etika internal. Masing-masing punya persepsi, aturan dan mekanisme," tegasnya. 
 
Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe mengklaim kader Demokrat di Papua termasuk yang menjabat sebagai bupati sudah menyatakan dukungan ke Jokowi. "Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekjen (Demokrat), ini semua kader Demokrat baik bupati, semua dukung Jokowi. Sudah saya kasih tahu begitu," ujar Lukas di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). 
 
Lukas menegaskan siap menerima sanksi dari Demokrat. Menurut dia, politik adalah pilihan, karena itu dirinya memilih Jokowi. "Kita bilang Jokowi ya Jokowi," ujar dia.
Tanggapan DPP
 
Demokrat selaku partai Lukas Enembe rupanya memang mengizinkan kader-kader di Papua untuk mendukung Jokowi. "Tidak ada sanksi (untuk Lukas Enembe), kan saya sudah jelakan barusan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus, mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua, 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi," kata Kadiv Advokasi Hukum Ferdinand Hutahean di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).
 
Menurut Ferdinand, PD tak mau apabila kader-kadernya di Papua tidak dipilih karena PD mendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres. 
 
"Kami hormati itu, jadi kami tidak mau juga mengorbankan kader kami di sana yang nantinya jadi tidak dipilih rakyat pada saat pileg karena garis politiknya harus utuh ya. Jadi ada dispensasi, nanti kami akan pikirkan formulanya seperti apa yg tepat. Tapi jangan meninggalkan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai capres yang telah kami dukung secara resmi," jelas Ferdinand. 
 
Ferdinand menjelaskan, kader-kader di Papua sempat menggelar rapat dan hasilnya menginginkan berkoalisi dengan Jokowi. 
 
"Kami sedang pikirkan memang karena di sana (Papua) kader-kader kami mayoritas waktu melakukan rakorda memang menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi. Tetapi secara umum dari 34 provinsi yang melakukan rakorda, ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Pak Prabowo," ungkap Ferdinand.