BREAKINGNEWS.CO.ID - Kasus sengketa tanah antara ahli waris Brata Ruswanda dan sejumlah pihak yang bermain di lahan seluas 10 hektar di Jalan Rambutan Pangkalan Bun, Kabupaten Kobar memasuki babak baru. Penyidik Bareskrim Polri segera meningkatkan status laporan ahli waris Brata Ruswanda ke penyidikan dan akan memeriksa sejumlah pihak yang diduga terindikasi kuat bermain di lahan seluas 10 hektar yang diklaim milik ahli waris Brata Ruswanda tersebut.

Adalah Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Hj Nurhidayah, salah satu pihak yang bakal diperiksa dan terancam pidana atas kasus dugaan pemalsuan dan penggunaan surat palsu terkait sengketa tanah di Jalan Rambutan Pangkalan Bun, Kabupaten Kobar. 

Nurhidayah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh keluarga ahli waris Brata Ruswanda diduga terkait penggunaan surat palsu untuk menguasai lahan sekitar 10 hektare  untuk dan atas nama Pemkab Kobar. 

"Kasusnya sudah dilakukan gelar perkara oleh penyidik Mabes Polri, pada hari Jum'at pekan (9/8/2019) lalu," kata Kamaruddin Simanjuntak, SH selaku kuasa hukum keluarga Brata Ruswanda kepada wartawan, Kamis (22/8/2019).

Pengacara yang dikenal kritis membongkar kasus Hambalang ini menceritakan, kepemilikan lahan milik ahli waris Brata Ruswanda tercatat berdasarkan Surat Keterangan Tanah/Bukti Menurut Adat No: PEM-3/13/KB/1973 Tanggal 22 Januari 1973 seluas kurang lebih 10 hektar. Sedangkan klaim kepemilikan lahan yang dibuat pemerintah kabupaten, tercatat hanya berdasarkan SK Gubernur 1974 foto copy-an dan tidak permah ada wujud aslinya.

Bupati Nurhidayah dilaporkan dua kasus sekaligus. Yakni tindak pidana membuat surat palsu dan/atau menggunakan surat palsu dan/atau memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik, sebagaimana  terangkum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, Jo Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan untuk menguasai dan merampas hak milik ahli waris Brata Ruswanda. Ini dilaporkan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1228/X/2018/BARESKRIM.

Pada laporan kedua, Bupati Nurhidayah dilaporkan dengan Laporan Polisi Nomor: LP1229/X/2018/BARESKRIM atas tuduhan melakukan tindak pidana penyerobotan dengan cara memasang plang pengumuman milik ahli waris Brata Ruswanda yang telah dipasangi plang status kepemilikan tanah dan telah dipagari kawat berduri, sebagaimana diatur Pasal 551 KUHP Jo Pasal 167 KUHP, Jo Pasal 385 KUHP Jo PRP Nomor 51 Tahun 1960 Jo Pasal 55-56 KUHP. 

Menurut Kamaruddin, dengan telah dilakukannya gelar perkara, pihaknya berharap kasus tersebut bisa segera dinaikan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan begitu, penyidik Mabes Polri bisa memanggil paksa Bupati Nurhidayah dan terlapor lainnya untuk diproses hukum jika tiga kali dipanggil tidak juga hadir. "Selama ini mereka selalu mangkir jika dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Mereka tidak menghormati proses hukum. Seharusnya, bupati sebagai pejabat negara, harus bisa menghormati dan menjunjung tinggi hukum di negara ini. Ini sudah dipanggil sampai tiga kali tidak pernah datang," ungkap Kamaruddin.

Dijelaskan Kamaruddin, dengan dinaikkan proses penanganan perkara dari lidik menjadi sidik, penyidik Mabes Polri juga bisa meminta izin kepada pengadilan untuk menggeledah kantor Gubernur Kalteng, Pemkab Kobar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengamankan dan menyita barang bukti atas kasus tersebut. 

Selain itu, lanjutnya, penyidik juga bisa mengirimkan SPDP ke Kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung) agar Jaksa bisa meneliti berkas mulai dari P19 menjadi P21. "Tidak seperti dulu, pasal yang dipakai adalah penggelapan. Itu keliru. Padahal, yang namanya tanah, sejak dunia ini diciptakan ya tidak pernah gelap, tetap di situ, tidak bergerak," terang Kamaruddin.

Dalam catatan Kamaruddin, Bupati Nurhidayah telah menggunakan surat yang diduga palsu untuk menguasai tanah milik almarhum Brata Ruswanda. Ada beberapa kali terjadi pemalsuan surat yang digunakan oleh Pemkab Kobar untuk terus berusaha mempertahankan tanah yang sebenarnya milik Brata Ruswanda.  Surat gubernur terkait status kepemilikan tanah yang dimiliki Pemkab Kobar diyakini palsu karena hanya berupa fotocopy. Surat itu juga tidak pernah teregistrasi di kantor Gubernur Kalteng (Pemprov Kalteng).


"Maka dari itu pasalnya harus pemalsuan. Karena tanah itu dari dulu belum pernah dibeli atau dihibahkan oleh ahli waris atau pewaris kepada Pemda."


Kamaruddin mengatakan, pada tahun 1996 - 1997 tanah terstruktur belum masuk dalam aset Pemkab Kobar. Sehingga, perlu diteliti asal muasalnya mengapa Pemkab Kobar bisa mengklaim dengan surat gubernur yang di duga palsu tersebut.
"Kalo SK Gubernur ada, pasti dikeluarkan dan terdaftar di kantor Gubernur tahun 1974. Dan seharusnya sudah termasuk dalam daftar lampiran serah terima personel dan aset dari Pemprov kepada Pemkab Kobar. Akan tetapi itu tidak terjadi, karena tahun 1997 belum termasuk dari pada aset Pemda Kobar," tegasnya.

Bupati Kobar Hj Nurhidayah yang dikonfirmasi via selular fasilitas WattsApp-nya belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.