JAKARTA -- Penetapan status tersangka Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP elektronik, pekan lalu, rupanya belum diikuti penerbitan sprindik (surat perintah penyidikan). Sementara dalam putusan hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, dalam kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, Ketua DPR RI itu tak disebutkan menerima aliran dana akorupsi.

Sebaliknya, ketua Majelis hakim John Halasan Butar Butar hanya menyebut tiga nama yang telah menerima aliran dana. Ketiganya adalah Anggota DPR RI seperti Miryam S. Haryani, Ade Komarudin, dan Marcus Nari. Sekali hakim tidak menyebutkan nama Setya Novanto terlibat dalam kasus itu.

Nama Setya Novanto juga tidak muncul dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK sebagai 43 pihak yang menerima aliran dana korupsi itu. Namun KPK menyebut Setya Novanto sebagai actor intelektual di balik kasus ini.

“Saya kira Setya Novanto yang tadinya sudah ancang-ancang mengajukan praperadilan, kini urung. Memang tak perlu lagi, karena putusan majelis hakim, tak menyebutkan nama Setya Novanto terlibat. Sprindik pun belum keluar,” tulis Djoko Edhi Abdurrahman, mantan Anggota Komisi Hukum DPR RI dalam rilisnya yang diterima breakingnews.co.id.

Wakil Sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU ini juga menyebut jika putusan majelis hakim adalah mengikat, menurut hukum.

“Saya lebih percaya kesaktian Setnov mengalahkan kesaktian Ketua KPK Agus Rahardjo. Dengan lolosnya Setnov, maka tuduhan kepada Anggota Komisi II yang ada dalam BAP Jaksa, bersih,” kata Djoko Edhi.

Menurut Edhi, secara pembuktian dalam kasus korupsi itu, yang menerima langsung hanya yang disebut tiga orang tadi. Miriam menerima Rp 1,2 triliun, lalu Akom dan Marcus Nari.

Kini yang menjadi persoalan adalah dari mana ada aliran dana ini ke Setya Novanto. Dalam berbagai kasus, yang menjadi terhukum adalah penerima uang pertama seperti Miryam Akom dan Marcus. Sementara layer kedua layer ke-2, layer ke-3, bahkan layer ke-4, dan seterusnya adalah penadah.

“Dalam banyak kasus KPK, hakim tak sampai menghukum ke penadah. Kasus Bank Century dan Reklamasi juga begitu. Saya ragu JPU tak paham itu. Ketika Miriam mencabut BAP nya, hakim tak berdaya karena sudah tidak ada sangkut paut antara layer ke-1 dengan layer ke-2,” ungkap Edhi dalam rilisnya.

Dalam kasus ini boleh dikatakan KPK tidak memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan Setya Novanto sebagai tersangka. Selain sudah diputuskan hakim ia tidak menerima aliran dana, juga tidak ada bukti ia menerima aliran dana korupsi dari para terdakwa.

BREAKINGNEWS.CO.ID