BREAKINGNEWS.CO.ID - Rencana rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tak semulus perkiraan. Masih ada riak yang bisa menghambat pertemuan yang dijadwalkan terjadi pada Juli 2019 ini di Jakarta.

Salah satunya muncul dari  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Orang kedua di Gerindra ini menolak rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Dia beranggapan situasi politik pasca Pilpres 2019 bukan peperangan. Fadli Zon juga menjelaskan tidak perlu melakukan rekonsiliasi. Sebab fase pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 yang baru saja digelar merupakan fase demokrasi bangsa yang biasa.

“Memangnya kita perang, ada rekonsiliasi. Ini hanya sebuah kontestasi ya, jadi harus kita anggap sebagai hal yang biasa dalam pertarungan kompetisi. Semua sudah disampaikan termasuk yang memprotes kecurangan dan lain sebagainya," ungkap Zon di sela memimpin rapat tim pemantau daerah otonomi khusus.

Selain itu Fadli yang juga masih tercatat sebagai Wakil Ketua DPR RI itu menilai masih terjadi pemahaman yang keliru terkait rekonsiliasi. Istilah rekonsiliasi yang disampaikan beberapa pihak, termasuk kubu paslon 01 seharusnya tak digunakan dalam kontestasi pemilihan presiden. Ia berpendapat dalam alam demokrasi, persaingan atau kompetisi merupakan hal yang wajar.

“Dalam konstestasi presiden tidak perlu adanya rekonsiliasi. Jadi saya dengar juga pendapatnya Pak Moeldoko memang tidak perlu ada rekonsiliasi. Untuk apa ada rekonsiliasi,” ungkap Fadli Zon.

 

Sebaliknya ia justru berpendapat situasi yang terjadi saat ini diyakini sebagai proses demokrasi masyarakat yang mendewasakan. Tidak perlu ada kekhawatiran akan terjadi perpecahan kalau dibiarkan. Sebaliknya dengan adanya usulan rekonsiliasi justru menunjukkan perbedaan yang berbuntut pada perpecahan yang sebenarnya. Padahal masyarakat memiliki kearifan sendiri sehingga wacana tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.

"Kita seolah-olah ada satu perpecahan yang tajam. Ya menurut saya sih saya masih yakin ini bagian dari proses demokrasi kita. Masyarakat saya kira punya jalurnya sendiri jangan menganggap masyarakat kita ini lebih bodoh lah. Dan punya wisdom sendiri, dan inilah yang kita pegang," ungkapnya.

Pendapat Moeldoko 

‎Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga beranggapan jika rekonsiliasi bukanlah kepentingan yang mendesak saat ini. Moeldoko mengatakan jika Indonesia sudah kembali normal setelah ramainya beragam aktivitas Pilpres. Mantan Panglima TNI ini merasa agenda rekonsiliasi maupun pertemuan Jokowi dengan Prabowo tidak lagi perlu diributkan.

"Penting nggak sih sebenarnya rekonsiliasi itu? Kan semuanya sudah selesai, masyarakat sudah baik-baik ada di luar dan dibawah," ucap Moeldoko, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta. Moeldoko bilang dengan kondisi yang sudah normal seperti sekarang ini maka sebenarnya rencana pertemuan atau rekonsiliasi tidak terlalu penting lagi untuk dibicarakan.

‎"Itu kan (pertemuan Jokowi-Prabowo) berkaitan dengan waktu saja tapi kalau semua sudah berjalan normal saya pikir juga bukan menjadi sebuah agenda yang prioritas," ucap Moeldoko.