JAKARTA--  Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pemanfaatan  data registrasi penduduk bagi pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. "Dalam Sensus Penduduk 2020, BPS akan menyesuaikan cakupan sebagaimana rekomendasi PBB untuk tidak lagi hanya menggunakan metode  tradisional tetapi juga memanfaatkan data administrasi penduduk," kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa  (14/11/2017).

 Suhariyanto mengatakan bahwa masih ada permasalahan yang dihadapi terkait data kependudukan. Data kependudukan masih berasal dari  dua sumber, yaitu dari data sensus penduduk BPS dan data KTP elektronik Kemendagri.

Perbedaan konsep dan definisi penduduk yang digunakan dua instansi itu menjadi salah satu sebab mengapa masih ada perbedaan data penduduk. "Perbedaan ini bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat dan pengguna data. Maka perbedaan ini harus diakhiri sehingga semua  bisa mendapatkan data tunggal untuk membuat kebijakan," ucap Suhariyanto.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan metode gabungan atau perpaduan antara data registrasi penduduk dan pendataan  sensus sesuai dengan "Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses" oleh PBB pada 2015.

Pemanfaatan metode gabungan tersebut diharapkan mampu mewujudkan data kependudukan menjadi data tunggal dan diacu oleh seluruh pihak. "Saya berharap kerja sama ini berjalan baik dan memutus rantai masalah yang muncul saat ini. Semoga dengan adanya komunikasi yang  intens antara BPS dan Kemendagri, maka perencanaan dan pembangunan, khususnya pengambilan kebijakan kependudukan, dapat berjalan lebih baik," ujar Suhariyanto.

Sensus Penduduk 2020 akan menjadi sensus yang ketujuh yang diselenggarakan oleh BPS setelah sebelumnya pada 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Pada Sensus Penduduk 2010, populasi Indonesia secara de facto tercatat sebanyak 237 juta. Dari hasil proyeksi penduduk, jumlah  populasi di Indonesia akan sebesar 305 juta jiwa pada 2035.

 Data paling utama dari sensus penduduk adalah fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Hal tersebut berguna untuk pengambilan  kebijakan pengendalian jumlah penduduk, penyediaan sarana kesehatan, permukiman, sanitasi, dan pendidikan.

Data sensus penduduk juga mampu menunjukkan persebaran manusia di seluruh wilayah, kepadatan penduduk, komposisi masyarakat kota  dan desa, ketersediaan tenaga kerja, agama, suku bangsa, dan bahasa.

BREAKINGNEWS.CO.ID