BREAKINGNEWS.CO.ID – Peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Agus Kismanto menyarankan  Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit  (BPDP-KS)  memperluas peran pendanaannya dari yang sudah ada selama ini. Salah satunya adalah dengan ikut memberi insentif bagi pengembangan kilang pengolahan minyak sawit mentah (CPO)  seperti  yang telah  dilakukan Pertamina .

Menurut Agus,  perluasan peran pendanaan itu diprediksi mampu menahan kepenurunan harga minyak CPO yang kini berada di bawah 500 dolar AS per ton yang dipicu merosotnya permintaan pasar ekspor sehingga berakibat kelebihan CPO Indonesia sebesar 4 juta ton pada tahun ini.

Melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta seperti dikutip dari Antaranews.com Sabtu (8/12/2018), Agus memperkirakan, pembangunan kilang CPO dapat mempercepat proses pencampuran minyak mentah (crude oil) dengan CPO menjadi bahan bakar. "Pembangunan kilang itu diharapkan mampu menyerap CPO hingga 20 juta ton per tahun atau 340 ribu barel per hari (bph)," katanya,

Sebelumnya  dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Menahan Kejatuhan Harga CPO, Menyelamatkan Petani" di Jakarta, Rabu (5/12) Agus menyatakan, insentif  serupa juga perlu bagi PLN agar ada peningkatan penggunaan CPO pada pembangkit listrik.

Dengan insentif ini, PLN dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar miyak sawit, tambahnya, namun demikian agar PLN tidak terbebani maka  BPDP-KS dapat membantu pembiayaan untuk pilot plant dan perencanaan.  "Peran BPDP-KS juga diperlukan ketika terjadi selisih harga antara BBM dan BBN," kata Agus.

 

Dia  menyarankan, pemerintah juga perlu  melakukan penjajakan program barter biodiesel biothanol dengan Brasil yang memiliki potensi sebesar 3,3 juta kiloliter. Selain itu, Substitusi MFO (marine fuel oil) dengan CPO oleh PLN yang potensinya bisa mencapai 0,9 juta kiloliter juga perlu dilakukan.  "Peluang lain,mengganti PLTD berbahan bakar HSD dengan CPO atau minyak goreng. Potensinya bisa mencapai 2,9 juta kiloliter," katanya.

Selain itu Agus  menyarankan, pemerintah untuk mempercepat program B20 menjadi B30. "Paling tidak, program B30 bisa terealisasi pertengahan tahun depan untuk mempercepat serapan dan mendorong kenaikan harga CPO," katanya.