BREAKINGNEWS.CO.ID - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tak sependapat dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan bocoran pertanyaan yang diberikan kepada paslon menjelang debat pilpres.

Wakil Ketua BPN, Ahmad Muzani mengatakan jika pada debat pilpres tersebut, sejatinya yang digali adalah visi misi masing-masing paslon. "Jadi KPU harus menjadikan debat ini sebagai ajang untuk menggali lebih dalam lagi tentang visi misi dan pemaparan dari paslon. Bukan malah membocorkan pertanyaan," kata Muzani kepada wartawan saat ditemui wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Menurutnya, debat pilpres tersebut sejatinya merupakan bagian dari upaya untuk menggali lebih dalam tentang visi misi dari seorang calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres).

"Nah, jadi debat tersebut agar masyarakat juga mengetahui bagaimana kemampuan seorang capres dan cawapres tersebut di dalam menjawab, merespon, menanggapi satu pertanyaan ke pertanyaan lainnya. Termasuk juga mengkritik suatu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya," tutur Muzani yang juga Sekjen Partai Gerindra itu.

"Cara menjawab pun harus menggunakan bahasa atau kata yang dipilih dalam menjawab akan menjadi sebuah ukuran bagi masyarakat untuk menentukan apakah ini akan layak menjadi pemimpin atau tidak," sambungnya.

Namun belakangan cawapres Sandiaga pun setuju atas keputusan KPU untuk membocorkan pertanyaan sebelum debat dimulai. Muzani berkilah jika hal itu sudah menjadi keputusan KPU. Pihaknya pun harus mengikuti keputusan tersebut. "Ya kalau kemudian itu sudah dilakukan oleh KPU, jadi kan kita setuju saja. Karena itu kan gawe-nya KPU," ujarnya.

Kendati demikian, dirinya tak menampik jika BPN sendiri turut dimintai pendapat terkait dengan pembocoran kisi-kisi debat tersebut. "Ya , ada pandangan. Ada rapat bersama yang dilakukan BPN dan TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Ma'ruf," terangnya.

Muzani juga membantah jika kedua tim kampanye tersebut dinyatakan sepakat jika kisi-kisi debat tersebut dibocorkan menjelang debat pilpres. "Jadi begini. KPU mengatakan bahwa kedua belah pihak tidak mendapatkan persetujuan yang sama, kemudian KPU akan membatalkan. Artinya, cara yang sama dilakukan oleh KPU dalam hal ini. Tetapi sejak awal kita ingin debat cawapres dan cawapres itu adalah sesuatu yang mestinya dipakai untuk menggali suatu masalah sebagai upaya untuk menggali suatu masalah tersebut," pungkas Muzani.