BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta penjelasan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, puskesmas, dan klinik mitra BPJS Kesehatan terkait pengendapan dana kapitasi yang sejumlah Rp 1,9 triliun. 
 
Hal tersebut dikatakan Bambang menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya pengendapan dana kapitasi di puskesmas dan klinik mitra BPJS Kesehatan sebesar Rp1,9 triliun pada periode tahun 2018. 
 
Bambang pun mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenkes, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi anggaran dalam setiap program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. 
 
"Serta duduk bersama mencari solusi agar dana kapitasi di tahun-tahun berikutnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan tidak ada lagi pengendapan," ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/2/2019). 
 
Selanjutnya Bambang mendorong Kemenkes meningkatkan pengawasan terhadap BPJS Kesehatan, puskesmas, dan klinik yang menerima dana kapitasi. 
 
Hal itu kata Bambang agar dapat menjalankan program-program peningkatan kesehatan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Untuk diketahui, setiap bulan BPJSK mentransfer sejumlah dana kepada puskesmas dengan besaran sesuai jumlah populasi yang ditangani puskesmas tersebut. 

Anggaran ini dipakai untuk operasional puskesmas, termasuk pelayanan kepada pasien, dan jasa tenaga tenaga kesehatan. Dana kapitasi di sejumlah puskesmas tidak terealisasi seluruhnya, sehingga ada silpa yang mengendap di rekening puskesmas maupun APBD.