BREAKINGNEWS.CO.ID- Pengamat Politik, Boni Hargens menilai kasus yang dihadapi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie bukan momok yang menakutkan. Akan tetapi kata Boni, hal yang paling penting bagaimana menjaga Pancasila ke depan.
 
"Karena dalam proses politik beberapa tahun terakhir, kekuatan politik yang memiliki sanksi agama sudah menjadi arus baru yang cukup kuat. Dan tren politisasi agama ini, kebangkitan politik identitas ini bisa pada titik tertentu ke depan, bisa menggeser demokrasi Pancasila dengan model yang lain," ujar Boni di Gado-Gado Boplo, Karet, Jakarta Selatan, Sabtu (24/11/2018). 
 
"Wacana kemunculan Piagam Jakarta misalnya, mereka ingin mengulang kembali perdebatan tahun 1945. Ketika tim sembilan selesai merumuskan pada tanggal 22 Juni soal Piagam Jakarta dan akhirnya dengan berbesar hati semua mereka menyepakati untuk menghapus 7 kata di sila pertama Pancasila maka sampai hari ini kita bertahan dengan pancasila yang kita anggap sebagai model terbaik," tambahnya. 
 
Namun kata Boni kelompok yang ingin hidupkan kembali Piagam Jakarta bukan satu atau dua orang tapi satu kekuatan politik. Lanjut Boni, kelompok tersebut melekat dengan kebangkitan perda-perda keagamaan di banyak daerah. 
 
"Saya kira keliru kalau kita melokalisir wacana berdasar ini pada konteksnya Grace Natalie. Karena itu terlalu menyederhanakan masalah. Karena persoalan ini jauh lebih besar dari perkara satu orang atau satu Partai," jelasnya. 
 
Sebelumnya, Grace Natalie sebelumnya dilaporkan oleh Persatuan Muslim Indonesia ke Bareskrim Polri atas tuduhan penistaan agama. Grace dipolisikan buntut dari pernyataannya yang tidak setuju penerapan Peraturan Daerah atau Perda Syariah.
 
Laporan ini, kemudian diterima oleh Bareskrim Polri dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1502/XI/2018/BARESKRIM. "Dalam kesempatan ini, kita sudah memberikan warning kepada Grace. Pengertian warning, sudi sekiranya minta maaf statement-nya itu sudah masuk unsur ungkapan rasa permusuhan, juga masuk kategori ujaran kebencian kepada agama," kata kuasa hukum Persatuan Muslim Indonesia, Eggi Sudjana di gedung Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat, 16 November 2018 lalu.