BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk menetapkan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).  
 
Hal tersebut dikatakan Bambang menyikapi persoalan ditemukannya sebanyak 2.892 bangunan sekolah, 40 rumah sakit, dan 126 puskesmas, serta 4.103.975 jiwa yang berada di zona bahaya radius satu kilometer dari jalur sesar di Indonesia, yang berpotensi terkena dampak gempa. 
 
"Menetapkan daerah dalam jangkauan jarak aman untuk mendirikan bangunan agar terhindar dari  bencana gempa," ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (12/1/2019). 
 
Bambang pun mendorong Kemendagri melalui Pemerintah Daerah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar menganggarkan dana untuk melakukan pemasangan alat pendeteksi dini (early warning system) bencana.
 
"Serta melakukan pemeliharaan secara berkala agar alat tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam memberikan informasi awal kepada warga jika akan terjadi bencana," jelasnya. 
 
Selanjutnya Bambang mendorong Kemendagri bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran bencana yang idealnya satu persen dari, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 
 
Anggaran tersebut kata Bambang sebagai dana untuk melakukan pencegahan dan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana, dan pemulihan pasca bencana, seperti yang diamanatkan pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang–Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 
 
"Mendorong BNPB melalui BPBD untuk melakukan sosialisasi dan simulasi evakuasi bencana kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu melakukan penyelamatan diri jika bencana terjadi," tukasnya.