BREAKINGNEWS.CO.ID – Kalangan biro dan travel umroh yang bergabung dalam kelompok Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi), memprotes kebijakan rekam biometrik umrah  yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Aturan yang diterapkan melalui skema VFS  Tasheel itu  ditolak karena akan memberatkan jamaah.

"Menolak dengan tegas adanya penerapan pelaksanaan rekam biometrik melalui VFS Tasheel sebagai persyaratan untuk penerbitan visa umrah dan haji," kata Joko Asmoro, anggota Dewan Pembina Patuhi, di Jakarta, Jumat  (21/12/2018).

Sebelumnya, Kedutaan Besar Arab Saudi memberlakukan kebijakan baru mengenai kewajiban bagi calon jemaah yang ingin mendapatkan visa ke Saudi agar melampirkan bukti rekam biometrik VFS Tasheel dalam pengajuan visa umrahnya.

 

Seperti dikutip dari laman Antaranews.com, aturan  yang diberlakukan sejak 17 Desember 2018 itu menuai protes, khususnya calon jamaah umrah yang ingin berangkat ke Tanah Suci.

Persyaratan VFS Tasheel tersebut, kata Joko, sangat memberatkan umat Islam yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

Menurut dia, dengan bentang alam Indonesia akan menyulitkan calon jamaah umrah dari pelosok datang ke kota besar untuk melakukan perekaman data biometrik. "Mereka yang ada di pedesaan atau daerah terpencil akan terkendala melaksanakan ibadah umrah, karena untuk proses rekam biometrik itu memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tinggi untuk mengurusnya mulai dari perjalanan pulang pergi dan antrean di kantor VFS Tasheel," kata dia.

Joko yang juga Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mengatakan Patuhi mengusulkan agar proses rekam biometrik melalui VFS Tasheel harusnya dapat dilakukan di bandara keberangkatan. "Ini merupakan solusi dari kami dalam mempermudah dan membantu masyarakat yang dirugikan kebijakan tersebut," kata dia.

Joko juga mengapresiasi pemerintah Indonesia yang juga menolak proses rekam biometrik melalui VFS Tasheel sebagai persyaratan pengajuan di Indonesia.

Sebelumnya, pengurus Patuhi dan  Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Muhammad Hery Saripudin, bertemu dengan Wakil Menteri  Haji Bidang Umroh Kerajaan Arab Saudi, Azis Wazzan, di Kantornya di Jeddah, untuk menyampaikan keberatan tersebut.