BREAKINGNEWS.CO.ID - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menganggap wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor merupakan keputusan yang tidak wajar bahkan terkesan asal-asalan. Ia pun berharap Partai Keadilan Sejahterah (PKS) tak lagi melontarkan wacana tidak jelas kepada publik.

“Ngawur! Jadi gini, asal ngomong nggak boleh,” tegas Bestari di kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (26/11/2018).

Ia memprediksi wacana yang dibuat oleh PKS sebagai bentuk untuk mencari sebuah popularitas mengingat menjelang Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Politikus Nasdem itu pun mengingatkan agar PKS supaya tidak membuat wacana itu lagi mengingat pajak kendaraan motor mempengaruhi pendapat daerah.

“Daerah itu sangat bergantung pada pajak, karena subsidi dari pusat itu sangat terbatas jadi kalo hanya untuk menang kampanye dan membuat program yang akan ditolak oleh daerah, itu namanya ngawur,” ungkap Bestari.

Sebelumnya wacana penghapusan pajak kendaraan motor muncul setelah Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf membuat pernyataan akan berjuang terhadap rancangan undang-undang (RUU) penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilu 2019.

Berdasarkan data realisasi, penerimaan pajak DKI terhadap kendaraan motor mencapai Rp7.2 triliun, penerimaan pahak bebas bea balik nama kendaraan (BBNKB) sebesar Rp4.6 triliun dan penerimaan pahak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebanyak Rp1 triliun.