BREAKINGNEWS.CO.ID - Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti menggelar pertemuan dengan   Pengurus KADIN Provinsi Se-Indonesia. Pertemuan ini digelar  di Kantor DPD RI Jakarta, Rabu (19/Februari/2020).

Dalam sambutannya di acara tersebut LaNyalla mengingatkan para pengurus KADIN se-Indonesia tentang ancaman pelambatan ekonomi dunia. Hal ini salah satunya diakibatkanadanya ancaman virus Corona di China dan sebagian negara. LaNyalla menyebut hal itu pasti berdampak pada sektor ekonomi global.

Mengutip laporan, Studi Bank Dunia yang mengatakan, jika China mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi 1 persen, maka Indonesia akan terkena dampak penurunan pertumbuhan 0,3 persen. "Ini tidak main-main. Kalau ini benar-benar terjadi, maka pertumbuhan ekonomi kita akan menurun di kisaran angka 4,8 persen. Sekali lagi saya katakan ini bukan main-main. Ini pekerjaan kita sekarang," kata LaNyalla.

Ia juga mengingatkan agar para pengusaha hari ini kosentrasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menghindarkan Indonesia  dari krisis akibat dampak situasi global. "Hari ini saya sengaja mengundang semua ketua umum dan pengurus KADIN Provinsi se-Indonesia untuk bersama melakukan langkah antisipasi, untuk memberikan  konstribusi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di daerah," ungkap LaNyalla.

Senator asal Jatim ini juga menyatakan jika  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah wakil daerah, yang bekerja dan berjuang untuk kepentingan semua stakeholder di daerah. Termasuk pengusaha di daerah.

"Kami melakukan fungsi advokasi atas kepentingan daerah, agar menjadi perhatian pemerintah pusat," ujarnya. Tahapan kerja DPD adalah menjaring aspirasi dari daerah. Melakukan pengawasan implementasi Undang-Undang di lapangan, sekaligus menemukan daftar inventaris masalah. 

"Selain menyampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait, kami, khususnya pimpinan DPD RI, dapat langsung menyampaikan kepada Presiden RI sebagai kepala pemerintahan tentang situasi dan kondisi di lapangan. Karena itu, terkait dengan ancaman dan hambatan di sektor ekonomi, sekali lagi, saya sengaja mengundang saudara-saudara untuk hadir di sini. Dan saya meminta saudara-saudara untuk membuat laporan singkat tentang permasalahan fundamental yang dirasakan di daerah," tutur LaNyalla.

Laporan tersebut   nantinya akan ditabulasikan dalam kelompok permasalahan, untuk kemudian ditindaklanjuti di tingkat Komite di DPD RI,   maupun yang akan langsung disampaikan kepada Presiden RI. LaNyalla juga memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan ekonomi saat ini. "Di tengah ancaman dan hambatan akibat situasi global seperti saat ini, jawabannya adalah; pertama, mari kita konsolidasikan kekuatan," tegas LaNyalla.

Ia juga menyatakan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan adalah konsolidasi kekuatan. "Saya yakin, kalau semua pengusaha di KADIN melakukan konsolidasi kekuatan, maka akan menjadi energi positif bagi negara ini," tambahnya.

Solusi kedua, LaNyalla menyatakan KADIN di setiap provinsi mutlak menciptakan hubungan yang harmonis dan  komunikatif dengan pemerintah daerah setempat. "Karena hanya dengan hal itu, kita akan sanggup melakukan langkah antisipasi pelambatan ekonomi bersama," ungkapnya.

Ketiga, LaNyalla juga minta kepada semua ketua umum KADIN di seluruh Indonesia untuk fokus memikirkan satu topik; yakni, meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha, atau yang dikenal dengan istilah ease doing of business. "Karena hanya dengan meningkatnya peringkat kemudahan berusaha, kita akan menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru di seluruh Indonesia," tuturnya.

Program ini sejalan dengan pemikiran Presiden Joko Widodo yang menargetkan peningkatan peringkat ease doing of business di Indonesia dari peringkat 73 menjadi 40.  Presiden juga telah mengeluarkan Inpres nomor 7 tahun 2019 tentang Kemudahan Berusaha. "Negara ini masih membutuhkan banyak entrepreneur. Karena jumlah minimum pengusaha di Indonesia, seharusnya adalah minimal 4 persen dari populasi penduduk. Sedangkan hari ini, jumlah pengusaha di Indonesia masih di bawah 3 persen," ujar LaNyalla.

Jika dibandingkan dengan negara yang populasinya lebih sedikit dibanding Indonesia, seperti Singapura yang sudah memiliki 7 persen pengusaha besar. Sementara Malaysia tercatat 5 persen. Thailand 3 persen lebih. Sedangkan Jepang sudah mencapai 10 persen dan Amerika Serikat di angka 12 persen.

"Sekali lagi, Indonesia masih sangat jauh tertinggal. Untuk mencapai angka 4 persen, dibutuhkan sekitar 5 juta pengusaha baru. Hal ini tentu tidak bisa diatasi hanya dengan mengandalkan peran pemerintah saja. Kita harus mulai berpikir out of the box," ungkap LaNyalla.

LaNyalla menyatakan konsep  Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. LaNyalla sangat berharap, semua pengurus KADIN di provinsi berpikir keras dalam koridor meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di daerah.