BREAKINGNEWS.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta , Anies Basweda menyebut pendaftaran untuk pembelian rumah susun sederhana milik atau yang biasa di sebut rusunami DP 0 Rupiah di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur bakal dibuka pada 1 November 2018.

Anies sendiri menyatakan jika kriteria dan skema pembiayaan rusunami DP 0 Rupiah telah ditetapkan pada Pergub Nomor 104 Tahun 2018 hal tentang fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.

"Rusunami ini nanti akan kita mulai dibuka pendaftarannya mulai 1 November 2018 mendatang," ungkap Anies Baswedan usai meresmikan rusunami DP 0 Rupiah di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Jumat (12/10/2018).

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti menjelaskan jika nantinya pendaftaran tersebut bakal dilakukan di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan ada di lima kantor wali kota Jakarta.

"Itu untuk mendekatkan ke warga Jakarta, nanti akan kita buka di masing-masing wali kota," jelas Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta tersebut.

Rusunami Klapa Village rencananya bakal dibangun 21 lantai dengan total 780 unit hunian yang dibagi menjadi tipe hunian 21 serta 36.

Berikut Ini Adalah Kriteria dan Syarat untuk Memiliki Rusunami dengan DP 0 Rupiah:

1.Warga harus ber-KTP DKI Jakarta yang telah tinggal di Jakarta setidaknya selama lima tahun.

2.Belum memiliki rumah sendiri.

3.Belum pernah menerima subsidi rumah dari pemerintah pusat ataupun daerah.

4.Taat membayar pajak.

5.Prioritas bagi warga Jakarta yang telah menikah.

6.Berpenghasilan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta per bulan.

7.Bagi warga yang terpilih, wajib memiliki rekening Bank DKI.

Berikut Ini adalah Persyaratan Adsministrasinya:

1.Kartu keluarga (KK).

2.KTP DKI Jakarta yang menunjukkan minimal telah lima tahun tinggal di Jakarta

3.Nomor pokok wajib pajak (NPWP).

4.Surat nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi yang menikah

5.Surat keterangan belum memiliki rumah sendiri dari kelurahan

6.Surat pernyataan atau keterangan tidak pernah menerima subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah