JAKARTA---Silaturahmi Kebangsaan, acara ini merupakan acara yang mempertemukan mantan narapidana terorisme dengan korban maupun keluarga korban terorisme. Dalam acara tersebut, Chusnul Hotinah yang merupakan satu dari sekitar 50 korban yang hadir tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya saat berbicara dihadapan para menteri dan rastusan peserta acara tersebut. Kalimat singkat pun terlontar dari mulutnya saat diminta panitia untuk memperkenalkan diri. "Saya korban bom Bali 1," ujarnya, Rabu (28/2/2018).

Seperti korban bom lainnya, Chusnul juga mengalami cacat permanen. Dirinya mengalami luka-luka terutama luka bakar akibat ledakan bom Bali I pada 2002 silam masih terlihat jelas di wajah ibu tiga anak itu. Ia pun menceritakan betapa getirnya menjadi korban terorisme.

Pasca bom Bali I, ekonomi keluarganya terpuruk. Ia bahkan harus mengobati luka akibat peristiwa tersebut secara mandiri tanpa bantuan pemerintah selama 15 tahun. Asa bantuan dari pemerintah muncul pada 2017 lalu. Lantaran sering mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, Chusnul diberikan salah satu program sakti pemerintahan Jokowi yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS). "Waktu itu saya diberi Pak Jokowi kartu KIS bulan juli 2017," kenangnya.

Namun asa yang ia harapkan selama 15 tahun tak juga datang. Kartu yang dianggap banyak orang bagian dari kartu sakti Jokowi itu justru tidak bisa dipergunakan. Chusnul sudah beberapa kali ke rumah sakit dan mencoba KIS. Namun ditolak. "Ditolak dengan alasan karena saya kan (pengobatan) kulit, sementara kulit masuk ke (kategori) kecantikan, jadi tidak bisa masuk ke KIS ini," ucapnya.

Pada November 2017 asa baru kembali datang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan buku hijau untuk pengobatan. Meski disyukuri Chusnul, namun ia menilai bantuan LPSK tidak permanen. Padahal luka yang dideritanya adalah luka permanen yang butuh pengobatan seumur hidup. Ia memohon kepada pemerintah untuk memberikan bantuan pengobatan kepada para korban aksi terorisme secara permanen. Selain itu ia juga berharap pemerintah memberikan jaminan kesehatan serupa untuk anak-anaknya yang terimbas secara tidak lansung akibat aksi-aksi terorisme.

Acara Silahturahmi Kebangsaan digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan digelar di Hotel Borobudur, Jakarta. Acara tersebut mempertemukan sekitar 124 eks narapidana terorisme dengan 50-an korban dan keluarga korban. Tujuannya yakni untuk rekonsiliasi sehingga tidak ada lagi dendam antara kedua pihak. Adapun perwakilan pemerintah ada Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.