BREAKINGNEWS.CO.ID – Pengadilan Malaysia membebaskan istri mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Rosmah Mansor, dari tahanan setelah dijatuhi 17 dakwaan pada Kamis (4/10/2018) dengan kewajiban bayar denda sebesar 2 juta ringgit Malaysia atau sekitar 7,3 miliar rupiah.

Channel News Asia memberikan laporan kalau 500 ribu ringgit Malaysia atau sekitar 1,7 miliar rupiah dari keseluruhan uang jaminan tersebut harus dibayar pada Kamis (4/10), sementara sisanya harus lunas pada 11 Oktober 2018 mendatang. Hakim Azura Alwi mengambil keputusan uang jaminan itu setelah mendengar argumen dari jaksa penuntut, Gopal Sri Ram, dan pengacara Rosmah, K, Kumaraendran juga Geethan Ram Vincent dalam sidang pembacaan dakwaan.

Free Malaysia Today memberitakan kalau pada awalnya, Gopal meminta uang jaminan sebesar 10 juta ringgit Malaysia atau sekitar 34,8 miliar rupiah. Gopal juga meminta Rosmah menyerahkan paspornya dan berjanji "tidak mendekati saksi untuk meminta membuat pernyataan yang menguntungkan dirinya."

Pengacara Rosmah kemudian meminta jaminan diturunkan menjadi 250 ribu ringgit Malaysia atau sekitar 871,1 juta rupiah dengan alasan penyerahan paspor saja seharusnya sudah cukup untuk mengurangi beban. Mereka juga berargumen kalau pada kasus Najib yang melibatkan korupsi hingga 2,6 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 9 triliun rupiah, uang jaminannya hanya 3,5 juta ringgit Malaysia atau sekitar 12,1 miliar rupiah.

Hakim pada akhirnya menyepakati uang jaminan sebesar 2 juta ringgit Malaysia atau sekitar 7,3 miliar rupiah dan mengambil keputusan kalau Rosmah juga harus menyerahkan paspornya serta tidak boleh mendekati saksi. Dalam sidang tersebut, Rosmah dijatuhi 17 dakwaan pencucian uang dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun serta denda tidak kurang dari lima kali lipat jumlah transfer ilegal yang dilakukan.

Rosmah ditahan pada Rabu (3/10), setelah tiga kali diperiksa oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) terkait skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Najib sendiri sudah dijatuhi 25 tuntutan baru yang mencakup 4 dakwaan penyalahgunaan kekuasaan atas dugaan penyelewengan dana 1MDB.

Tidak hanya itu, Najib juga menghadapi 21 tuntutan yang lain terkait Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Anti-Terorisme Keuangan, serta Undang-Undang Kegiatan yang Tidak Resmi (Amla) 2001. Sebelumnya, Najib juga sudah menerima tiga dakwaan terkait pelanggaran kepercayaan dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri, menteri keuangan, sekaligus juga penasihat emeritus anak perusahaan 1MDB, SRC Internasional.