BREAKINGNEWS.CO.ID - Partai oposisi Inggris, Partai Buruh, melontarkan kecaman terhadap pemerintah pimpinan Theresa May, setelah bayi berusia tiga minggu bernama Jarrah, dari pasangan Shamima Begum dan seorang militan ISIS, Yago Riedijk, dilaporkan meninggal dunia di Suriah pada Jumat (8/3/2019) lalu.

Kematian bayi Jarrah menuai kritik tajam terhadap Menteri Dalam Negeri Inggris, Sajid Javid yang sudah mencabut kewarganegaraan Begum sehingga remaja berusia 19 tahun itu tidak dapat kembali ke Inggris. Javid punya alasan menarik kewarganegaraan Begum dengan menyatakan prioritasnya adalah keselamatan dan keamanan Inggris dan rakyat yang tinggal di sana.


"Kematian tragis Jarrah, bayi Shamima Begum, merupakan "noda atas hati nurani" pemerintah ini," kata Diane Abbot, juru bicara partai oposisi, dilansir Reuters, Minggu (10/3). "Menteri dalam negeri gagal mengambil keputusan untuk menangani anak Inggris ini dan mereka harus menjelaskan."

Seperti diberitakan sebelumnya, bayi Jarrah dikabarkan sempat ditangani oleh dokter, pada Kamis (7/3) lalu karena gangguan pernapasan. Akan tetapi nyawanya tidak bisa tertolong dan dinyatakan meninggal. Terkait status Begum, kepemimpinan Theresa May dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut hingga padaa akhirnya menimbulkan keprihatinan banyak orang.

Phillip Lee, yang mengundurkan diri dari menteri kehakiman saat kepemimpinan Theresa May mengatakan dia sangat prihatin dengan keputusan mencabut kewarganegaraan Begum. "Jelas [kasus] Shamima Begum memiliki pandangan yang menjijikkan," katanya kepada BBC Radio. 

"Tapi dia masih kecil. Dia adalah produk dari masyarakat kita ... dan saya pikir kita memiliki tanggung jawab moral kepadanya dan bayinya, Jarrah. "Saya terganggu oleh keputusan itu. Tampaknya didorong oleh populisme, bukan oleh prinsip apapun yang saya kenal."

Sementara dua anggota senior pemerintah mengatakan bahwa kematian itu adalah tragedi, dan menilai keputusan yang diambil atas dasar keamanan nasional. "Setiap bayi yang meninggal adalah tragedi absolut, dan itu adalah bayi Inggris," kata Pemimpin Dewan Rakyat Inggris, Andrea Leadsom kepada Reuters. "Namun demikian pekerjaan inti Menteri Dalam Negeri adalah untuk melindungi rakyat Inggris. Aku mendukung keputusannya."