BANDUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar memprediksi politik uang tetap menjadi potensi masalah yang bisa terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 di Jawa Barat. Bawasalu akan melakukan pemetaan untuk mengetahui daerah paling rawan terjadinya politik uang.

Ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto mengungkapkan pihaknya akan merumuskan indeks kerawanan pemilu (IKP). Melalui IKP ini pihaknya bisa memetakan daerah di Jabar yang berpotensi terjadi konflik dalam penyelenggaraan Pilkada.

Mulai dari konflik antara pasangan calon serta konflik di antara para pemilih. Namun yang paling rawan terjadi di Jabar yaitu politik uang baik yang dilakukan oleh pasangan calon kepada partai atau dari pasangan calon kepada pemilih.

"Kita (sedang) merumuskan indeks kerawanan pemilu. (Kita) lagi petakan di 27 kabupaten/kota," kata Ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto, Selasa (10/10/2017).

Harminus melanjutkan, melihat dari penyelenggaraan Pilkada sebelumnya pada 2016 lalu di tiga daerah di Jawa Barat yaitu Cimahi, Cianjur serta Bekasi masih ditemukan sejumlah pelanggaran yang berpotensi menimbulkan konflik.

Seperti di Kabupaten Cianjur misalnya rawan politik uang serta mobilisasi PNS. Sementara di Kabupaten Bekasi rawan terjadinya politik uang. Semua itu menurut Harminus perlu diantisipasi sehingga tidak terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada atau Pilgub Jabar 2018.

"Diseluruh daerah (kami) melihat ada rawan money politik. Saat pencalonan seperti mahar serta politik uang kepada pemilih. Tapi melihat Pilkada kemarin Cianjur serta Bekasi yang terlihat ada kerawanan," ucap Harminus.

Selain masalah-masalah tersebut, pihaknya juga mengingatkan KPU Jabar untuk bisa mengantisipasi dalam pelaksanaan kampanye nanti. KPU harus betul-betul melakukan penjadwalan saat kampanye kepada setiap pasangan calon.

"Rawan juga saat kampanye. Karena tahun depan itu ada Pilgub serta Pilkada di 16 kabupaten/kota. KPU harus memiliki kecermatan tinggi dalam mengatur kampanye," kata Harminus.