BREAKINGNEWS.CO.ID- Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menanggapi sejumlah hoaks jelang Pilpres 2019 yang belakangan berembus, terutama hoaks 7 kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos dan soal selang cuci darah dipakai 40 pasien di Rumah Sakit RSCM. 
 
Petrus menilai, Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Wakil Sekjen Demokrat, Andi Arief wajib hukumnya untuk dimintai pertanggungjawaban pidana terkait penyebaran informasi yang dinilai hoax tersebut. 
 
"Karena penyebaran berita hoax itu telah menimbulkan keonaran dan kepanikan bagi masyarakat luas serta mendiskreditkan pemerintah," ujar Petrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/1/2018). 
 
Lanjut Petrus, pernyataan Prabowo dan Andi Arief patut diduga bertujuan untuk melahirkan krisis kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Jokowi dan terhadap Capres-Cawapres nomor urut 1 Jokowi-Ma'ruf Amin.
 
Padahal kata Petrus, informasi yang diperoleh Prabowo dan Andi Arief masih mentah dan memerlukan konfirmasi kebenarannya terlebih dahulu atau dilaporkan secara resmi kepada yang berwajib untuk dilakukan penyelidikan.
 
Untuk itu Petrus meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Bareskrim Polri harus bersinergi melakukan tindakan kepolisian baik terhadap Prabowo Subianto maupun Andi Arief. Pasalnya kata Petrus, pernyataan keduanya memenuhi syarat sebagai pelanggaran Pidana Pemilu bahkan Tindak Pidana Umum. 
 
"KPU dan Bawaslu tidak cukup hanya membuat statemen bahwa ini merupakan berita hoax," tegasnya. 
 
Petrus menegaskan, KPU dan Bawaslu harus menjadikan peristiwa penyebaran berita hoax tersebut sebagai temuan pelanggaran Pidana Pemilu dan sekaligus Tindak Pidana Umum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU Tentang ITE.