BREAKINGNEWS.CO.ID - Seorang pejabat pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Pertanian (DTPHP) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng) diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan pejabat pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Pertanian (DTPHP) itu digelar di Polresta Palangka Raya, Kamis (10/1/2019). 
 
Pemeriksaan dilakukan buntut pemasangan plang papan nama Pemkab Kobar yang dilakukan Bupati Nurhidayah dkk di lahan eks benih padi seluas 10 hektar milik Brata Ruswanda yang berlokasi di Kampung Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimangan Tengah. Terperiksanya adalah Kepala Bidang Sarpras DPTHP, Suryati, 
 
Informasi yang dieproleh breakingnews.co.id menyebutkan, pemeriksan dilakukan berkaitan dengan sengketa lahan di belakang DTPHP Kobar. Kepala DPTHP Kobar H Kamaludin yang dihubungi wartawan tidak membantah seorang stafnya dipanggil Mabes Polri untuk dimintai keterangannya sebagai saksi di Polresta Palangka Raya. 
 
"Hanya sebagai saksi. Sebenarnya suratnya ditujukan kepada kepala dinas pertanian dan peternakan, tapi dinas peternakan kan sudah terpisah, jadi kita mengutus pegawai kita yang tahu soal permasalahan itu," kata Kamaludin kepada Breakingnews.co.id melalui sambungan telepon, Kamis sore. 
 
Kamaludin menyebut dirinya tidak mengetahui persis sengketa lahan tersebut karena ia belum lama menjabat sebagai Kepala DTPHP Kobar. Permasalahan terjadi bukan pada masa jabatannya. Kamaludin mengungkapkan, pihaknya mengutus Kepala Bidang Sarpras DPTHP, Suryati, untuk mewakili panggilan penyidik Bareskrim Polri. 
 
Terkait laporan ahli waris Brata Ruswanda, sejumlah pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kobar juga turut diperiksa sebagai saksi. Hal itu diakui oleh salah seorang pegawai BPN Kobar saat dihubungi awak media. Hanya saja, Kepala BPN Kobar belum bisa ditemui dan dimintai keterangan lebih rinci terkait pemeriksaan siapa yang dimaksud.
 
Kamaruddin Simanjutak yang menjadi kuasa hukum ahli waris Brata Ruswada menyebutkan, laporan tersebut merupakan buntut somasi dari pihak ahli waris terhadap Bupati Kobar yang tidak mengindahkan permintaan ahli waris untuk mencabut pagar dan plang papan nama kepemilikan yang dipasang oleh Pemkab Kobar di atas lahan tersebut. 
Patok pengumuman kepemilikan tanah ahli waris Brata Ruswanda.
 
Kamaruddin menyebut tidak ada kekuatan secara hukum yang dimiliki Pemkab Kobar untuk menguasai lahan tersebut karena tidak ada putusan resmi dari lembaga hukum yang menyatakan bahwa lahan tersebut milik Pemkab Kobar. Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) hanya menyatakan menolak permohonan ahli waris, sementara secara hukum prosesnya masih berjalan.
 
Kamaruddin juga menyatakan ahli waris memiliki bukti yang sah atas kepemilikan lahan di Kampung Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimangan Tengah sebagaimana yang dikeluarkan oleh kepala kampung pada masa itu. Karenanya, Kamaruddin menuding pemasangan plang kepemilihan Pemkab Kobar oleh Bupati Nurhidayah dkk di lahan ahli waris Brata Ruswanda sebagai perbuatan melawan hukum.
"Mereka diduga bersekongkol melakukan perbuatan jahat untuk merampas dan menguasai tanah ahli waris Brata Ruswanda," ujar Kamaruddin Simanjuntak 
 
Sebelumnya, dalam kasus ini, Bupati Nurhidayah dilaporkan dua kasus sekaligus. Yakni tindak pidana membuat surat palsu dan/atau menggunakan surat palsu dan/atau memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik, sebagaimana 
terangkum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, Jo Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan untuk menguasai dan merampas hak milik ahli waris Brata Ruswanda. Ini dilaporkan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1228/X/2018/BARESKRIM.
 
Pada laporan kedua, Bupati Nurhidayah dilaporkan dengan Laporan Polisi Nomor: LP1229/X/2018/BARESKRIM atas tuduhan melakukan tindak pidana penyerobotan dengan cara memasang plang pengumuman milik ahli waris Brata Ruswanda yang telah dipasangi plang status kepemilikan tanah dan telah dipagari kawat berduri, sebagaimana diatur Pasal 551 KUHP Jo Pasal 167 KUHP, Jo Pasal 385 KUHP Jo PRP Nomor 51 Tahun 1960 Jo Pasal 55-56 KUHP. 
 
"Bupati Kotawaringin Barat kita laporkan karena secara paksa dan sepihak mengerahkan ratusan personel Satpol PP memasuki areal keperdataan milik ahli waris Brata Ruswanda," tandas Kamaruddin.
Papan pengumuman yang dipasang kuasa hukum ahli waris Brata Ruswanda.
 
Kamaruddin menyebutkan kasus penguasaan paksa yang dipimpin Bupati Nuhidayah di atas lahan milik ahli waris Brata Ruswanda terjadi pada tanggal 26 September 2018. "Bupati memaksa masuk ke areal keperdataan milik ahli waris Brata Ruswanda hanya bermodalkan dokumen yang diduga palsu," tegasnya.
 
Menurut Kamaruddin, tindakan Bupati Nurhidayah dkk memasuki pekarangan tanpa izin dan/atau menguasai tanah tanpa seizin yang berhak dan/atau melakukan tindak pidana penyerobotan dengan cara memasang plang kepemilikan Pemda Kabupaten Kotawaringin Barat di atas lahan milik ahli Brata Ruswanda dikategorikan melawan hukum. Apalagi di lahan tersebut telah tertutup untuk umum dan dipagari kawat berduri dengan plang pengumuman dilarang masuk. 
 
"Tindakan Bupati Nurhidayah dkk masuk pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP Jo Pasal 167 KUHP, Jo Pasal 385 KUHP Jo PRP Nomor 51 Tahun 1960 Pasal 55-56 KUHP. Ini namanya abuse of power," tandasnya.
 
Kamaruddin membeberkan kasus tanah yang tengah ditanganinya itu sebelumnya merupakan area hutan. Pada tahun 1963 lahan hutan tersebut dibuka oleh Alm. Brata Ruswanda sebagai areal pertanian. "Pada tahun 1973 oleh Brata Ruswanda tanah tersebut dibuatkan surat namanya Surat Keterangan Menurut Adat," ujar Kamaruddin seraya menyebut bahwa Brata Ruswanda merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di Dinas Pertanian Kotawaringin Barat, kala itu.
 
Kamarudin menyebutkan status kepemilikan lahan milik Brata Ruswanda tercatat berdasarkan Surat Keterangan Tanah/Bukti Menurut Adat No: PEM-3/13/KB/1973 Tanggal 22 Januari 1973 dengan luas 10 hektar. 
 
Seiring waktu, kata Kamaruddin, Brata Ruswanda dimutasi bertugas ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. "Nah, sebelum itu junior dia (Brata Ruswanda) meminjam tanah. Katanya untuk digunakan sebagai lahan pembibitan benih padi untuk kepentingan Dinas Pertanian. Statusnya pinjam pakai. Namanya pinjam pakai, jika sewaktu-waktu tanah itu dibutuhkan otomatis status pinjam pakai itu gugur dan tanah harus dikembalikan ke pemilik asal yakni Brata Ruswanda," kata Kamaruddin.
 
Kamaruddin melanjutkan, pada tahun 1982 Brata Ruswanda pensiun dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil. "Karena sudah pensiun dia (Brata Ruswanda) kembali ke tempat asal tanahnya dengan cara membangun kolam dan rumah untuk anak cucunya di hamparan tanah 10 hektar tersebut," Kamaruddin menceritakan kronologisnya.
 
Dari 10 hektar tanah milik Brata Ruswanda, diakui Kamaruddin, sebagian sudah terkena pembebasan untuk jalan umum. "Pinggir-pinggirnya terkena untuk jalan umum tanpa uang pembebasan, tapi itu tidak dipersoalkan," ujar Kamaruddin.
 
Dari 10 hektar lahan milik Brata Ruswanda, sebagian kata Kamaruddin telah dijual dan berdiri sejumlah rumah yang telah disertifikasi atau besertipikat. "Orang yang membeli tanah di hamparan 10 hektar dari Brata Ruswanda itu adalah sebagian bertugas di dinas pertanian. Oleh BPN tanah yang telah dijual diberikan sertipikat. Padahal warkahnya di BPN menggunakan warkah jual beli dari almarhum Brata Ruswanda. Tapi ironisnya, induk lahan milik Brata Ruswanda tidak dapat disertipikat. Alasannya katanya bahwa tanah tersebut milik pemerintah daerah, dengan bukti menggunakan surat SK Gubernur 1974 yang diduga palsu," tegasnya.
 
Kamaruddin menduga ada kepentingan "orang kuat atau pengusaha gelap" yang berminat menguasai lahan tersebut sehingga proses sertifikasi yang diajukan oleh Brata Ruswanda, ditolak oleh BPN dengan alasan menggunakan SK Gubernur 1974 yang tidak pernah terungkap ke permukaaan wujud aslinya atau diduga palsu.
 
Dalam konteks ini Kamaruddin juga menjelaskan, bahwa lahan 10 hektar tersebut tidak termasuk dalam aset Pemprov yang diserahkan ke Pemkab Kotawaringin Barat. "Saat era otonomi daerah (Otda) terjadi penyerahan aset pada tahun 1996 dari provinsi ke kabupaten, lahan 10 hektar ini tidak termasuk di dalamnya," ujar Kamaruddin.
 
"Jadi, dari situ kami semakin yakin bahwa surat foto copy SK Gubernur 1974 yang diduga palsu dan dijadikan dasar mengklaim tanah milik ahli waris Brata Ruswanda, itu baru dibuat pada tahun 2000 keatas. Kalau pada penyerahan aset di 1996 tanah itu tidak termasuk aset daerah," ujar Kamaruddin yakin.