BREAKINGNEWS.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mendorong para pelaku industri kelapa sawit dan pemerintah daerah segera melakukan hilirisasi. Tujuannya agar tekanan yang terjadi dari pasar global saat ini tak kian memukul pelaku usaha ini

“Mau tak mau harus segera  lalukan  hilirisas, karena yang kita hadapi sudah menjadi darurat " tutur Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Anang Nugroho di Jakarta, Sabtu (1/12/2018).

Upaya hilirisasi menjadi pilihan yang tak bisa tidak harus dilakukan mengingat tekanan dolar yang terjadi telah memukul harga komoditas turun drastic menjadi 420 dolar AS per ton. Padahal di pekan sebelumnya, harga per ton komoditas ini berada di angka 530 dolar per ton.

Kondisi itu juga diperparah dengan kampanye negatif terhadap proses produksi kelapa sawit yang dianggap merusak lingkungan, sehingga terjadi penolakan produk sawit Indonesia di kawasan Uni Eropa. "Di Bappenas, kami menilai kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Hampir semua komoditas pertanian mengalami penurunan (harga) selama 50 tahun terakhir. Rata-rata turun satu persen per tahun," tutur   Anang.

Akibat lain, jumlah ekspor produk ini juga menurun, meski tertolong oleh permintaan Cina, namun hal tersebut tak cukup untuk mengatasi tekanan yang ada.

Baik pemerintah dan pelaku usaha dituntut untuk menyelamatkan industri kelapa sawit agar tidak bernasib seperti sektor pertambangan batubara atau migas.

Melalui hilirisasi, diharapkan Indonesia tidak lagi bertumpu pada penjualan minyak sawit mentah (CPO) namun mampu mengolahnya menjadi produk lain yang memiliki nilai ekonomi yang lebih menguntungkan.

Selain itu, industri kelapa sawit juga harus mengikuti landasan "sustainable development goals" yang diamanatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015.

Dengan landasan SDGs tersebut, industri kelapa sawit tidak bisa berjalan sendiri, namun harus bekerja sama dengan pemerintah, akademisi, hingga lembaga nonprofit. "Pemerintah sudah coba menyelamatkan melalui forum G20, dipromosikan produk biofuel dari sawit, pungutan ekspor juga ditunda. Nah, sekarang landasan global ke situ (SDGs), kelapa sawit juga harus ke situ," katanya menambahkan.